SoloposFM—Wakil Presiden Jusuf Kalla(JK) buka suara soal aksi demo sopir taksi yang menolak ada jasa layanan transportasi berbasis online.
JK, di sela-sela arahannya kepada para pejabat eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), menyatakan tidak ada alasan pemerintah untuk menutup dan memblokir aplikasi, seperti GrabCar dan Uber.
“Teknologi tidak bisa ditantang, tinggal diatur saja bagaimana, tapi tidak bisa ditantang. Kalau teknologi kita tantang, tidak kita pakai, maka kita akan ketinggalan,” kata JK di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Dikutip dari Liputan6.com, JK meminta kepada pelaku usaha untuk menjadikan hal ini sebagai bentuk persaingan usaha. Dengan semakin digemarinya moda transportasi berbasis aplikasi online ini, dijadikan acuan oleh JK. Moda transportasi yang lain juga harus mengikutinya atau melakukan peningkatan pelayanan, agar tidak kalah saing.
Tak mau menutup aplikasi tersebut, Jusuf Kalla justru memastikan akan mengubah beberapa aturan untuk menjadikan moda transportasi berbasis online tersebut menjadi legal.
Sementara di kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, pihaknya sudah menyepakati untuk mengarahkan para penyedia jasa rental mobil yang selama ini menjadi mitra pengguna aplikasi online, berubah menjadi usaha yang berbadan hukum, seperi halnya koperasi.
