Radio Solopos – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Maret atau kuartal I/2025 mencapai US$430,4 miliar atau sekitar Rp7.130 triliun (kurs rupiah Rp16.566/dolar US).
Jumlah ini naik sebesar US$3,2 miliar dibandingkan periode Februari 2025 yang senilai US$427,2 miliar.
Bank Indonesia (BI) menyebut utang ini masih terkendali. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan secara umum, ULN Indonesia tetap terjaga baik dan sehat meskipun ada kenaikan.
“Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto [PDB] yang terjaga sebesar 30,6%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7% dari total ULN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025).
Baca Juga
Posisi utang dalam valuta asing tersebut tercatat tumbuh 6,4% secara tahunan dan lebih tinggi dari pertumbuhan 4,3% pada kuartal sebelumnya.
Denny menjelaskan posisi ULN pemerintah pada kuartal I/2025 mencakup US$206,9 miliar atau setara dengan Rp3.427,5 triliun.
Jumlah tersebut tumbuh sebesar 7,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% pada kuartal IV/2024.
Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang makin tinggi.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5%); Jasa Pendidikan (16,5%); Konstruksi (12,0%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%).
Posisi ULN pemerintah tersebut menurut Ramdan tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.
Di samping utang pemerintah yang mengalami kenaikan, ULN swasta justru melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Pada kuartal I/2025, tercatat senilai US$195,5 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,2% secara tahunan.
Kontraksi ini tercatat lebih rendah dibandingkan kontraksi kuartal sebelumnya sebesar 1,6% YoY.
Utamanya, didorong oleh ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporation) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,9%, lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,7% pada kuartal IV/2024.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6% dari total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,4% terhadap total ULN swasta.
Ramdan menekankan bahwa dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya.
