Radio Solopos – Pemkot Solo belum memberikan sanksi kepada pemilik Warung Ayam Goreng Widuran setelah menutup sementara semua gerai bisnis yang sudah berjalan puluhan tahun itu.
Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan masih menunggu hasil asesmen atau uji sampel makanan dari Ayam Goreng Widuran.
Hasil uji sampel itu untuk menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pemilik ayam goreng tersebut.
Uji sampel makanan dilakukan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo.
Baca Juga
“Kami lihat asesmennya, hasilnya seperti apa, kami akan panggil pemilik usaha penginnya seperti apa? Kalau pengin berjualan, dengan menginformasikan yang dijual kepada konsumen, itu saja, dipenuhi silakan,” jelas dia saat ditemui wartawan di Taman Balekambang, Solo, Selasa (27/5/2025).
Ditanya apakah ada opsi sanksi berat berupa penutupan permanen atau pencabutan izin, Wali Kota Solo tidak menutup kemungkinan menerapkan sanksi tersebut.
Ia menekankan agar pelaku usaha jujur. “Iya, kami ajak pelaku usaha di Solo ayo jujur, sampaikan apa yang dijual dengan sebaik-baiknya,” papar dia seperti dikutip Radio Solopos dari Espos.id.
Sebelumnya, Respati telah mendatangi Warung Ayam Goreng Widuran di Jl Sutan Syahrir, Kepatihan Kulon, Jebres, Solo, Senin (26/5/2025) pagi.
Namun pemilik warung tidak berada di lokasi saat itu. Respati kemudian memerintahkan agar warung makan itu tutup sementara untuk proses asesmen.
Petugas Dinas Perdagangan yang ikut sidang juga mengambil beberapa sampel makanan termasuk minyak dan kremesan yang diduga mengandung babi. Sampel itu akan diuji bersama BPOM.
Di sisi lain, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Solo menerima aduan perihal Rumah Makan Ayam Goreng Widuran yang diduga menggunakan bahan baku nonhalal untuk produknya, Senin (26/5/2025).
Aduan dilayangkan oleh seorang warga Solo, Mochammad Burhanudin, yang mengaku menyampaikan keresahan masyarakat Solo terkait operasional rumah makan yang berada di Jl Sutan Syahrir, Kepatihan Kulon, Jebres, Solo, tersebut.
Kasat Reskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, menyampaikan telah menerima aduan yang berkaitan dengan dugaan penggunaan bahan nonhalal tersebut dan telah mempelajari perkaranya.
“Ya, tadi siang kami menerima surat aduan pidana dari salah satu kelompok masyarakat perihal dugaan penggunaan bahan nonhalal untuk masakan di salah satu rumah makan di Solo,” kata AKP Prastiyo mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, saat ditemui awak media di Mapolresta Solo, Senin (26/5/2025) malam.
Pengadu tersebut, lanjut dia, mengadukan rumah makan Ayam Goreng Widuran Solo karena diduga telah melanggar UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Rumah makan itu diduga menggunakan bahan baku nonhalal.
AKP Prastiyo menyampaikan perihal aduan tersebut merupakan domain Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Solo dan jajarannya.
Merujuk Pasal 23, 24, dan 25 UU No 33/2014 yang mengatur pelaku usaha berhak mendapatkan informasi dan layanan jika hendak mengurus sertifikat halal, dan syarat-syarat pelaku usaha jika hendak mengurus sertifikat halal, serta kewajiban pelaku usaha jika telah mendapatkan sertifikat halal.
“Jadi perkara ini diatur dari hulu ke hilir. Namun untuk warung yang diadukan yang diduga menggunakan bahan nonhalal sebelumnya apakah sudah mengurus sertifikat halal? Jika sudah, maka diduga melanggar pasal-pasal tersebut dan akan kami tindak, namun jika belum hal tersebut sudah ditindak oleh pemerintah kota sebelumnya,” kata dia.
AKP Prastiyo menjelaskan dengan mengacu pada Pasal 27 UU No 33/2024 tersebut yang mengatur pelaku usaha yang tidak mengurus atau memenuhi sertifikat halal seperti diatur di pasal sebelumnya, yang mana dalam pasal tersebut diatur pelaku usaha akan mendapatkan teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau denda administrasi.
“Itu sudah dilakukan oleh Pak Wali Kota pagi tadi dengan menginstruksikan untuk menutup sementara warung,” jelasnya.
AKP Prastiyo melanjutkan akan berbeda halnya jika warung makan tersebut sebelumnya telah mendaftar dan memiliki sertifikat halal.
“Jika sudah memiliki sertifikat halal dan dalam perjalanannya ada yang berbelok [menjual produk nonhalal] maka menjadi tidak halal, hal tersebut bisa diduga telah melanggar UU tersebut,” tandasnya.
