SoloposFM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempertimbangkan usulan perusahaan yang ingin melaksanakan vaksinasi secara mandiri. Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi sudah menginstruksikan beberapa jajaran menteri kabinet Indonesia Maju untuk menyesuaikan kebijakan mengenai vaksinasi COVID-19.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin kembali menyebut soal kemungkinan menyediakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri tanpa dibiayai oleh anggaran negara.
Menkes Budi mengatakan rencana ini masih dalam kajian dan belum masuk tahap final. Namun, jika hal ini akan dibuka, maka pemerintah akan menyerahkan pengadaaan vaksinasi kepada swasta.
Sedang Dikaji
Budi menyebut, pemerintah saat ini tengah mengkaji beberapa cara penerapan vaksinasi mandiri. Pemerintah memegang prinsip vaksinasi ini tidak membuat kesan bahwa orang yang berduit bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu.
Budi menambahkan, bisa saja pemerintah membuka vaksinasi mandiri setelah penyuntikan terhadap nakes dan tenaga pelayanan publik selesai. Sehingga vaksinasi mandiri akan digelar bersamaan dengan vaksinasi gratis kepada masyarakat umum.
Baca juga :
Operasi Yustisi Pelanggar Protokol Kesehatan Dinilai Tidak Efektif. Ini Alasan Pendengar Solopos FM
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk membatasi vaksinasi mandiri. Misalnya, masyarakat melakukannya kolektif saja. Meski begitu, Budi kembali menekankan jika pihaknya belum tentu menerapkan rencana ini. Pemerintah masih menimbang bagaimana baik atau buruknya rencana ini.
Indonesia pernah berencana untuk membuka jalur vaksinasi mandiri. Pemerintah pada saat itu hanya akan mendanai vaksinasi bagi 30 persen warga. Sementara 70 persennya bisa ikut vaksinasi dengan merogoh kocek sendiri. Namun, rencana tersebut menjadi perbincangan di masyarakat, kemudian rencana tersebut batal. Presiden Jokowi memutuskan untuk menggratiskan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.
Opini Pendengar Solopos FM
Sementara itu, mayoritas pendengar Dinamika 103 Solopos FM, Rabu (21/01/2021), menyatakan tidak setuju dengan vaksinasi mandiri. Sebanyak 60% pendengar menyatakan tidak setuju sementara 40% sisanya menyatakan setuju.
Berikuti sebagian dari opini mereka :
“Tidak setuju. Ini adalah bentuk komersialisasi yang tidak beradab di tengah kondisi perekonomian terpuruk. Ini jelas hasil pemikiran orang-orang oportunis dan serakah yang memaanfaatkan keadaan situasi kondisi. Harus ada clas action terhadap mereka yang mencetuskan ide gila ini,” ungkap Ahmad Sanusi di Kartasura
“Sangat setuju, biar cepat selesai dan tidak menunggu lama suntik vaksin, tapi jangan mahal-mahal kalau vaksin mandiri,” tulis Anda di Danukusuman.
“Setuju! Bisa mengurangi beban Negara,” ungkap Marwan di Karangturi.
“Setuju. Untuk perusahaan. biar karyawannya sehat dan virus corona cepat berlalu,” papar Endang di Palur.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
