SoloposFM, Pola komunikasi pejabat pemerintahan Indonesia di sosmed banyak disoroti. Selama ini, banyak pejabat daerah sampai tingkat individu ASN yang memanfaatkan potensi sosial media. Terutama mempromosikan kinerja dan kiprah pemerintah.
Di satu sisi influencers-lah yang memiliki kecakapan sosmed. Kini, semua orang bisa menjadi influencer. Bahkan bukan tidak mungkin para pejabat pemerintah.
Baca juga : Ingin Shopping di Mal? Simak Tips Belanja Praktis dan Aman Berikut
Pejabat pemerintah yang terkenal juga sebagai influencer cukup banyak. Contohnya seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Irwan Prayitno, Ganjar Pranowo, dll.
Selain menjadi pejabat negara, akun sosmed mereka juga menjadi media promosi program pemerintah. Yang lebih penting lagi, mereka juga bisa berinteraksi dengan warganya dengan baik.
Baca juga : Sambut Hari Lansia Nasional, Ini 5 Aktivitas Seru Bareng Kakek dan Nenek Tercinta
Sebagai contoh adalah Ganjar Pranowo. Selain seorang pejabat ia juga menjadi influencer yang cukup dibanggakan warga Jateng. Selain tugas utama beliau sebagai pelayan publik di dunia nyata. Kiprah beliau sebagai influencer di sosmed patut kita apresiasi. Pola komunikasi dan interaksinya dengan followers-nya patut diadaptasi. Bukan saja tokoh pemerintah lain, tapi juga institusi.
Akun sosmed miliknya yang masih aktif menjadi tempat aduan adalah Twitter. Menurutnya, sosmed bisa menjadi media efektif aduan warga. Sedang di masa pandemi, ia gencar mempromosikan UMKM warga Jateng via Instagram beliau dengan tagar #LapakGanjar
Opini Pendengar Solopos FM
Hasil polling SoloposFM, pada program Dinamika, Senin (31/05/2021), mayoritas pendengar Solopos FM merasa aktivitas pejabat di media sosial penting dilakukan. Sebanyak 74% pendengar memilihnya. Sementara 26% sisanya mengaku hal itu tidak penting dilakukan.
Berikut sejumlah opini mereka:
“Menurut saya pejabat publik saat ini harus aktif di medsos, tidak hanya kerja di lapangan saja. Karena keluhan masyarakat bila ada masalah yang di alami, dilihat bisa langsung di sampailan ke pemimpin daerahnya agar segera ada action/tindakan untuk memperbaiki kinerja bawahannya atau bila ada fasilitas umum yg rusak bisa segera diperbaiki,” tulis Priyanto.
“Untuk saat ini, pejabat publik perlu sosmed. Karena, warganya lebih aktif di sosmed. Masa pejabat kalah sama warganya? Yang penting, porsinya terukur dan tidak provokatif. Ambil sisi positifnya saja,” ungkap Sriyatmo.
“Perlu donk. Kaya perangkat saja mesti di-update,” tulis Ragil di Boyolali.
“Perlu. Paling tidak akan menjadikan kehati-hatian petugas di lapangan yang mengemban tugas,” ungkap Ahmad di Nayu.
“Penting. Media sosial merupakan sarana ampuh dalam berkomunikasi dengan segala persoalan dan masalah-masalah di ruang publik tanpa ada sekat antara pejabat negara dan masyarakat dalam mengkritisi kebijakan yang berkaitan dengan segala aspek,” ungkap Ahmad Sanusi di Kartasura.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
