Radio Solopos – Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi terjadinya konflik sosial karena keberagaman suku, agama dan ras.
Untuk mencegah terjadinya konflik sosial, perlu adanya upaya dari pemerintah maupun masyarakat.
Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dini untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, serta gangguan.
Pendapat ini disampaikan Ketua DPRD Jateng Sumanto saat menjadi narasumber secara daring dalam acara “Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Radikalisme dan Terorisme”, di SMAN 8 Surakarta, beberapa hari lalu.
Sumanto mengajak pemuda dan pelajar memiliki kemampuan deteksi dini tersebut guna mengantisipasi timbulnya konflik sosial.
Menurutnya, stabilitas nasional dan daerah sangat penting agar pembangunan bisa berjalan optimal. Karena itu, mitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial penting untuk dilakukan.
“Mitigasi isu ini dalam pelaksanaannya perlu kerja sama, soliditas dan sinergitas antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya seperti dikutip Radio Solopos dari rilisnya.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar tersebut menambahkan, ada sejumlah cara untuk menangani konflik sosial.
Di antaranya dengan menginventarisasi potensi konflik dan mengawal skala prioritas yang dapat menimbulkan perpecahan.
Jika konflik sudah terjadi, penghentian harus cepat dilakukan. Kemudian perlu dilakukan pemulihan pasca konflik dengan melakukan rekonsiliasi melalui mediasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Sumanto berharap para pemuda dan pelajar ikut membantu dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial tersebut.
“Saya berharap para pemuda dan pelajar dapat bersinergi dengan pemerintah dan aparat keamanan dengan memiliki kemampuan deteksi dini, dalam merespons setiap dinamika yang terjadi. Dengan begitu, setiap potensi yang mengarah kepada konflik dapat segera teratasi dengan baik,” katanya.
Menurut Sumanto, kehidupan berbangsa saat ini tengah menghadapi ancaman serius dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara.
“Berbagai potensi konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisasi tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI,” ujarnya.
Ia menambahkan, keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa pada satu sisi
merupakan suatu kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan.
Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali. (Adv)
