Radio Solopos, SEMARANG — DPRD Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketertiban umum selama Bulan Suci Ramadan 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Talkshow Bincang Spesial DPRD Jateng yang digelar bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah dan disiarkan oleh Radio Solopos, Sabtu (21/2/2026) lalu.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Joko Purnomo, menyampaikan sejak awal Ramadan, aktivitas ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan signifikan.
Lonjakan permintaan terjadi pada sektor bahan pokok, makanan olahan, serta kebutuhan rumah tangga. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga lapak takjil musiman mulai ramai dikunjungi masyarakat.
Menurut Joko, fenomena warga yang berjualan takjil secara musiman merupakan bentuk adaptasi ekonomi yang positif dan perlu didukung.
“DPRD mendorong pemerintah daerah agar memberikan ruang dan fasilitas bagi pelaku UMKM, sehingga momentum Ramadan dapat menjadi bekal peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga Lebaran,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Kadarwati, menambahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi Ramadan, seperti kampung Ramadan dan pasar dadakan.
Namun demikian, penataan tetap diperlukan agar tidak mengganggu lalu lintas dan fasilitas umum.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyoroti pentingnya kebijakan penataan penjualan takjil di kawasan perkotaan.
Ia mencontohkan Kota Solo yang menyediakan lokasi penjualan takjil komunal di kantor kelurahan, kecamatan, dan fasilitas pemerintah lainnya secara gratis.
Kebijakan ini dinilai mampu menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus memberi ruang aman bagi pedagang dan pembeli.
“Salah satu kebijakan yang kemarin hangat yang dikeluarkan Perwali Kota Surakarta Nomor 26 tahun 2026 di bulan Februari. Tentang kebijakan pengaturan untuk penjualan takjil. Salah satu larangan di jalan protokol pengalihan ke pasar takjil komunal. Itu penataan, bukan larangan. Artinya kita tetap memperbolehkan dan Perwali ini justru untuk menggaransi bahwa mereka bisa berjualan dengan aman, dengan nyaman,” katanya.
Stok Pangan Aman
Terkait ketersediaan bahan pokok, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Aminuddin Latif, memastikan stok pangan di Jawa Tengah relatif aman hingga Idulfitri.
Stok beras pemerintah, minyak goreng, gula, serta LPG 3 kilogram dipastikan mencukupi, meskipun terdapat potensi kenaikan harga musiman pada komoditas tertentu seperti cabai, bawang, dan telur.
DPRD Jawa Tengah juga menegaskan perannya dalam pengawasan dan penganggaran program sosial selama Ramadan, seperti pasar murah, operasi pangan, bantuan bagi keluarga rentan, santunan sosial, hingga subsidi transportasi mudik lokal.
“Peran DPRD sangat mendorong ini penganggaran dan pengawasan, ini program sosial ya. Dari DPRD antara lain ada program yang prioritas itu. Salah satunya ada pasar murah, terus ada operasi pangan terus ada bantuan pangan bagi keluarga rentan, terus ada santunan anak nyatim terus lansia,” lanjutnya.
Program-program tersebut diharapkan mampu menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat solidaritas sosial.
Melalui kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan geliat ekonomi Ramadan dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban umum, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan kondusif.
Anggota Komisi E Hartanto mengingatkan agar tidak ada penimbunan bahan pangan karena sanksi hukum menunggu.
Fungsi DPRD, kata dia, salah satunya adalah mengawasi agar harga-harga pangan tidak melonjak tajam.
“Jangan sampai ada pengusaha yang menimbun bahan-bahan baku pokok. Karena kalau setelah menimbun dilepas pas harga mahal itu akan merugikan masyarakat banyak. Untuk itu peran masyarakat dan peran anggota DPRD, pemerintah itu perlu sangat dibutuhkan dan kolaborasi yang baik,” tutupnya.