Radio Solopos, SEMARANG – DPRD Jateng membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Melalui Pansus tersebut, Dewan akan menelaah berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan Pemprov Jateng selama tahun 2025.
Pembentukan Pansus tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Semarang, belum lama ini.
Tugiman dari Fraksi Partai Keadllan Sejahtera (PKS) terpilih menjadi Ketua Pansus, sedangkan I Putu Dody dari Fraksi Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Pansus.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, setelah dibentuk, Pansus segera bekerja melakukan berbagai kajian.
“Agenda rapat paripurna kali ini adalah LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban untuk tahun 2025. Ini akan kita kritisi dalam bentuk Pansus yang sudah dibentuk Ketuanya, Mas Tugiman dari PKS,” ujar Sumanto.
Menurut Sumanto, pembentukan Pansus menjadi bentuk komitmen DPRD Jateng dalam melakukan fungsi pengawasan secara optimal.
Pembahasan LKPJ juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian program Pemprov Jateng.
Hasil kerja pansus akan dewan sampaikan dalam rapat paripurna sebagai bentuk rekomendasi resmi DPRD kepada Gubernur.
“Rekomendasi pansus nantinya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah provinsi dalam meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Kami akan review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti apa yang sudah Pak Gubernur sampaikan, akan kita berikan catatan-catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” lanjutnya.
Ada Manfaat
Sumanto mengatakan, melalui Pansus pihaknya ingin memastikan seluruh program yang dijalankan Pemprov benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan LKPJ.
Rapat Paripurna tersebut juga beragendakan Laporan Reses Masa Persidangan Kedua 2025-2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jateng Sumanto didampingi Wakil Ketua Heri Pudyatmoko, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugraha.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyampaikan sejumlah hal mengenai pelaksanaan pemerintahan pada tahun lalu.
Menurutnya, capaian kinerja pada 2025 fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan beberapa fokus kebijakan.
Luthfi menambahkan, kebijakan pembangunan tahun lalu berfokus pada infrastruktur yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Yang jelas 2025 kita jabaran dari RPJM Nasional menjadi RPJM kita adalah infrastruktur kemarin dan kita jabarkan dalam bentuk kerja nyata dengan 35 kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menyampaikan, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, terutama pada penurunan angka kemiskinan.
Angka kemiskinan Jateng tahun 2025 turun dari 9,58 persen menjadi 9,37 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,37 persen di atas rata-rata nasional.
“Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta DPRD. Artinya, ini semua kita lakukan dengan adanya kolaborasi di berbagai kegiatan dengan DPRD,” ujarnya.
Untuk tahun 2026, Luthfi menyebut target pengentasan kemiskinan masih akan dibahas lebih lanjut.
Namun, ia menekankan pendekatan yang digunakan harus menyeluruh. Luthfi juga menegaskan penanganan kemiskinan tidak bisa terlaksana hanya dari satu sektor saja.
“Kita akan bahas nanti, tapi prinsip itu adalah output yang harus kita laksanakan. Parameter kemiskinan tidak bisa dengan beberapa bidang. Sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan itu semua harus kita jadikan satu,” katanya.
Luthfi juga menyinggung adanya temuan warga yang menerima bantuan sosial dalam jangka panjang.
Ia menegaskan hal tersebut menjadi bahan evaluasi, bukan semata temuan pelanggaran.
Ia menyebut, evaluasi data kemiskinan harus terlaksana secara berkala agar penanganannya lebih tepat sasaran. (NA/*)