Radio Solopos – DPRD Jateng mengusulkan sejumlah poin substansial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Yaitu terkait peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna mendukung konektivitas destinasi pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, pihaknya juga mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar serta pemenuhan hak-hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Poin-poin tersebut masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD Jateng yang disampaikan ke eksekutif.
Pihaknya berharap agar pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan prioritas daerah dan ketersediaan kapasitas fiskal yang tertuang dalam APBD.
“Sinergitas antara legislatif dan eksekutif harus terus kita perkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan. Kami memandang keterpaduan antara pendekatan teknokratik dari Pemerintah Daerah dan pendekatan politik-partisipatif dari DPRD adalah kunci dalam menghasilkan perencanaan yang presisi,” ujar Sumanto, belum lama ini.
Menurut Sumanto, pokok pikiran DPRD merupakan hasil kristalisasi dari serangkaian kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat. Sejumlah aspirasi yang muncul dari masyarakat yaitu meminta Pemprov melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi di seluruh tingkatan daerah.
“Banyak juga yang mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa serta memastikan integrasi data kependudukan sebagai rujukan utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” katanya.
Selain itu, dewan juga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, memberikan pendampingan teknologi pertanian, serta menjaga stabilitas harga komoditas pasca panen.
Ada juga yang menuntut adanya program komprehensif dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kemudahan akses permodalan, fasilitasi sertifikasi, serta perluasan akses pasar digital.
Aspirasi yang juga banyak masuk adalah soal pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, talud di wilayah pegunungan, serta peningkatan sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Masyarakat meminta alokasi bantuan keuangan yang lebih besar untuk perbaikan infrastruktur pedesaan. Hal ini untuk memperpendek disparitas pembangunan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan,” ujarnya. (*)