Radio Solopos, SOLO – Pemerataan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah di Kota Solo.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta menilai sejumlah persoalan mulai dari sistem penerimaan murid, ketimpangan fasilitas sekolah, hingga kekurangan tenaga pendidik perlu dibenahi secara bertahap.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Ekya Sih Hananto, menyatakan kualitas pendidikan di Solo saat ini berada pada kisaran angka 70 dari skala 100.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian publik adalah evaluasi sistem penerimaan murid baru.
“Banyak persoalan yang dikeluhkan orang tua murid terkait jalur penerimaan, baik zonasi, afirmasi, maupun prestasi,” ujar Ekya dalam talkshow Selasar Radio Solopos pada Rabu (12/8/2026).
Ia menjelaskan, jalur prestasi pada penerimaan murid tahun 2026 mulai menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan potensi manipulasi nilai rapor yang sempat ditemukan pada periode sebelumnya.
Melalui TKA, calon siswa tidak hanya mengandalkan nilai rapor, tetapi juga diuji dengan standar penilaian akademik yang seragam.
Fasilitas Pendidikan
Selain sistem penerimaan, DPRD Solo menyoroti ketimpangan sarana dan prasarana.
Ekya mencatat sekitar 90 persen infrastruktur SMP di Kota Solo sudah memenuhi standar.
Sebaliknya, kondisi sejumlah bangunan SD masih memerlukan perbaikan mendasar.
“Masih banyak SD yang belum aman dan nyaman. Plafon dan pintu kelas mulai rusak, serta kondisi kamar mandi kurang terawat,” ungkapnya.
Saat ini, pembenahan fasilitas SD baru mencapai 35 persen, sementara 65 persen sisanya masih menjadi target pembenahan.
Akibat keterbatasan anggaran daerah, pemerintah kota baru mampu merehabilitasi sekitar tiga hingga lima SD per tahun.
Keterbatasan di tingkat dasar ini diperparah oleh krisis tenaga pendidik.
Solo saat ini kekurangan sekitar 390 guru yang tersebar dari jenjang PAUD hingga SMP.
Guna mengatasi hambatan tersebut, DPRD bersama Dinas Pendidikan menggandeng perguruan tinggi melalui program magang mahasiswa kependidikan.
Mahasiswa peserta program ini menerima insentif uang transportasi sebesar Rp100 ribu per kedatangan.
Bantuan Swasta
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Surakarta, Mukti Junianto, menilai sekolah swasta masih memiliki keunggulan dari segi mutu.
Hal ini menjadi alasan utama sebagian orang tua tetap memilih sekolah swasta meski harus mengeluarkan biaya lebih tinggi.
Untuk meringankan beban masyarakat, DPRD Solo menyiapkan skema bantuan bagi siswa kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Melalui program BPMKS SPP, masyarakat kategori desil 1–4 yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan biaya pendidikan dari APBD.
Bantuan disalurkan langsung atas nama siswa dengan nominal Rp400 ribu per tahun untuk tingkat SD dan Rp1 juta per tahun untuk tingkat SMP.
Kebijakan ini ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota maupun kendala jarak.
Ekya berharap penataan sistem, perbaikan fasilitas, dan penyaluran bantuan ini secara bertahap dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Solo secara merata.