SoloposFM–Kebijakan lima hari sekolah sempat diberlakukan di Klaten pada tahun ajaran 2015/2016, namun banyak menuai protes. Pemkab Klaten masih pikir-pikir untuk menerapkan lima hari sekolah sesuai kebijakan pemerintah pusat.
Akhirnya, penerapan hari efektif sekolah tersebut dikembalikan ke enam hari. Salah satu alasannya siswa lelah mengikuti aktivitas sekolah hingga satu hari penuh. Selain itu, sejumlah orang tua khawatir anak mereka mudah terpengaruh kegiatan negatif lantaran panjangnya libur akhir pekan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Pantoro, mengatakan saat ini Pemkab masih menunggu keluarnya surat edaran resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal kepastian penerapan lima hari sekolah. “Prinsipnya kami mendukung. Hanya, perlu dipertimbangkan kesiapan secara keseluruhan sebelum itu diterapkan. Kami juga lihat dulu petunjuk teknisnya seperti apa. Jadi, tidak serta merta langsung diterapkan,” katanya, seperti dilansir dari Solopos.com (16/6/2017).
Pantoro menjelaskan sejumlah kesiapan itu meliputi sarana prasarana serta pembiayaan jika kebijakan lima hari sekolah itu diterapkan. Selain itu, kesiapan guru untuk menerapkan sistem tersebut juga perlu menjadi pertimbangan.
“Sarana prasarananya seperti apa. Apakah sudah ada musala di setiap sekolah. Untuk ketersediaan makan siang pembiayaannya seperti apa. Selain itu, transportasi bagi siswa seperti apa. Kesiapan guru juga perlu diperhatikan,” katanya.
Ia tak menampik penerapan lima hari sekolah pernah dilakukan di sekolah tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK negeri. Namun, penerapannya hanya bertahan setahun setelah mendapat komplain dari berbagai kalangan.
“Itu kan ada yang setuju dan tidak setuju. Sebenarnya dengan sistem apapun asal pengelolaan bisa dilakukan dengan baik, tetap bisa berjalan,” urai dia.
Plt. Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan secara pribadi ia cenderung memilih penerapan enam hari sekolah. “Kalau lima hari sekolah memang anak-anak itu pulangnya sore. Kalau enam hari sekolah itu, libur akhir pekan anak-anak tidak terlalu panjang, jadi tidak terlalu khawatir. Tetapi, kami ikut saja dengan keputusan dari pusat. Nanti kami rembuk bersama bagaimana lebih baiknya,” katanya.
[Dhi Ajeng Ayu Putri]