SoloposFM–Wacana ‘Full Day School’ yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menuai pro dan kontra. Meskipun demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melanjutkan rencana tersebut. Bahkan, Kemendikbud telah memilih 500 sekolah di Jakarta sebagai bagian dari program percontohan full day school. Full day school tidak sepenuhnya diisi pelajaran, melainkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk dan mengembangkan karakter, kepribadian, serta potensi anak.
Wacana full day school ini menuai penolakan keras dari sebagian orangtua murid. Mereka keberatan dengan rencana tersebut. Penolakan itu diantaranya dilakukan dengan membuat petisi melalui laman change.org. Berikut alasan masyarakat menolak full day school, seperti yang dikutip dari berbagai sumber (15/8/2017):
Membebani anak secara fisik dan psikologis
Sebanyak 68% responden menyatakan penambahan jam masuk sekolah hingga sore hari dapat berpengaruh terhadap dua hal. Pertama dari aspek fisik dan yang kedua aspek psikologis. Secara fisik, siswa dihadapi pada tantangan ketahanan fisik. Perubahan jam sekolah menjadi lebih panjang bisa membuat siswa lelah, terlebih bagi yang berusia dini. Sementara anak-anak membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa berkonsentrasi secara maksimal. Secara psikologis, penambahan jam belajar juga akan berpengaruh terhadap tingkat stres anak.
Belum diperlukan, segerakan yang lebih penting
Program full day school juga dinilai belum mendesak. Masih banyak persoalan krusial yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dan butuh penanganan segera. Semisal kualitas tenaga pengajar atau fasilitas pendidikan yang belum memadai. Masih adanya pungutan di sekolah dan ketimpangan mutu pendidikan di berbagai tempat di daerah turut menjadi persoalan yang seharusnya diprioritaskan dan bisa segera mendapat solusi.
Prasarana dan sarana antardaerah tidak sama
Penerapan full day school di Indonesia tidak bisa disamaratakan karena bergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti fasilitas sekolah serta regulasi lain yang menjadi pengokoh kebijakan ini.
Perbedaan latar belakang ekonomi
Untuk daerah pelosok, penerapan kebijakan dinilai belum layak, terutama dilihat dari kacamata ekonomi yang dikaitkan dengan pola kebiasaan. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat di daerah bermata pencarian nelayan dan petani yang membutuhkan bantuan anaknya dalam mencari nafkah.
(Erlin Setyawati)
