Radio Solopos, SOLO — Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai belum mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1998.
Namun pemerintah perlu segera memulihkan kepercayaan publik dan investor yang mulai menurun akibat sejumlah kebijakan yang dianggap belum memberikan kepastian.
Jurnalis Senior Bisnis Indonesia, Arif Budisusilo, mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan terletak pada fundamental ekonomi melainkan pada munculnya fenomena trust deficit atau defisit kepercayaan.
“Kalau kita bicara ekonomi hari ini, sebetulnya isunya adalah isu trust. Jadi bukan krisis. Fundamental ekonomi kita relatif masih baik, tetapi ada persoalan kepercayaan yang perlu dipulihkan,” kata Arif dalam talkshow Selasar di Radio Solopos, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, sejumlah indikator makroekonomi masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
Pertumbuhan ekonomi masih berada di atas 5 persen, inflasi terkendali, suku bunga stabil, serta aktivitas sektor riil masih berjalan.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, muncul berbagai sinyal kebijakan yang dinilai membingungkan pelaku usaha dan investor.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian sehingga memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah.
Program MBG
Arif mencontohkan sejumlah program dan kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), Danantara, hingga rencana sentralisasi ekspor sumber daya alam yang dinilai memiliki tujuan baik tetapi masih memerlukan transparansi dan kejelasan implementasi.
“Tujuannya bagus tetapi ketika pelaksanaannya tidak cukup jelas dan transparan, investor menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan investasi,” ujar Presiden Direktur Solopos Media Group (SMG) itu.
Ia menilai keraguan tersebut tercermin dari tekanan yang sempat terjadi di pasar keuangan, baik pada nilai tukar rupiah maupun pergerakan indeks saham.
Meski demikian, Arif menegaskan kondisi saat ini masih sangat jauh dibandingkan krisis ekonomi 1998.
Saat krisis moneter terjadi, kata dia, nilai tukar rupiah melonjak dari sekitar Rp2.000 per dolar AS menjadi lebih dari Rp10.000 hingga Rp16.000 per dolar AS dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak perusahaan gagal membayar utang, sektor perbankan kolaps, hingga memicu gejolak sosial dan politik.
“Kalau dibandingkan dengan 1998, jauh sekali. Waktu itu terjadi lonjakan kurs yang sangat drastis, banyak bank dilikuidasi, terjadi krisis politik, dan kebutuhan pokok sulit diperoleh. Hari ini kondisinya tidak seperti itu,” katanya.
Meski fundamental ekonomi masih kuat, Arif mengingatkan pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kondisi ekonomi aman.
Menurutnya, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan pasar.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat transparansi, memperjelas arah kebijakan strategis, serta menunjukkan perbaikan tata kelola pada sejumlah program yang menjadi perhatian publik.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah trust recovery atau pemulihan kepercayaan. Harus ada langkah konkret yang membuat masyarakat dan investor kembali yakin,” ujarnya.
Arif menambahkan, apabila defisit kepercayaan tidak segera diatasi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan iklim investasi berpotensi meningkat.
Sebaliknya, jika pemerintah mampu menghadirkan kepastian dan transparansi kebijakan, tingkat kepercayaan pasar dapat kembali pulih dan mendorong stabilitas ekonomi nasional.
Upaya memulihkan kepercayaan investor dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai dinamika kebijakan pemerintah.
Transparansi dan komunikasi yang baik disebut dapat membantu mengurangi kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Program Strategis
Arif menambahkan, sejumlah program strategis pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Kalau pemerintah fokus pada pemulihan kepercayaan dengan menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil, maka defisit kepercayaan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir bisa berangsur pulih,” kata Arif.
Menurutnya, salah satu contoh yang perlu mendapat penjelasan lebih rinci adalah Program MBG.
Jika pemerintah melakukan penyesuaian sasaran dan fokus anggaran kepada daerah yang benar-benar membutuhkan, risiko terhadap kondisi fiskal negara dapat ditekan.
Ia menjelaskan, pasar dan lembaga pemeringkat internasional sangat memperhatikan kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal.
Apabila risiko fiskal meningkat, hal itu dapat memengaruhi penilaian terhadap perekonomian nasional dan berdampak pada pasar keuangan.
Selain MBG, Arif menilai pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi terkait program Kopdes Merah Putih dan pengelolaan Danantara.
Menurut dia, publik dan pelaku pasar membutuhkan informasi yang jelas mengenai tata kelola dan kondisi keuangan lembaga tersebut.
“Jangan hanya mengatakan fundamental ekonomi kuat, tetapi tunjukkan data dan profil yang jelas sehingga pasar bisa melihat bahwa risiko fiskal dapat dikelola dengan baik,” ujarnya.
Arif menilai pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah merupakan indikator yang sensitif terhadap tingkat kepercayaan investor.
Ketika pasar melihat adanya ketidakpastian kebijakan, respons pertama biasanya terlihat dari pelemahan indeks saham maupun kurs rupiah.
Sebaliknya, sinyal positif dari pemerintah dapat segera direspons oleh pasar. Ia mencontohkan penguatan IHSG dan membaiknya nilai tukar rupiah setelah muncul sejumlah pernyataan pemerintah mengenai langkah-langkah perbaikan kebijakan dan rencana buyback saham.
Konsistensi
Menurut Arif, pemerintah perlu konsisten melanjutkan langkah-langkah pemulihan kepercayaan tersebut agar sentimen positif di pasar dapat berlanjut.
Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki dua aspek utama yang selama ini menjadi perhatian, yakni kualitas teknokrasi dan komunikasi publik.
Program yang baik, kata dia, dapat kehilangan dukungan apabila implementasinya tidak optimal atau disampaikan dengan komunikasi yang kurang efektif.
“Kita punya tantangan pada aspek teknokrasi dan komunikasi publik. Ide kebijakannya bagus, tetapi implementasi dan penyampaiannya kepada publik harus sama-sama diperkuat,” katanya.
Arif berharap konsistensi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperkuat komunikasi publik dapat mempercepat pemulihan kepercayaan investor sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
“Kalau kepercayaan pasar kembali pulih, maka tekanan terhadap rupiah maupun pasar saham bisa berkurang dan ekonomi akan lebih stabil,” tutupnya.