SoloposFM – Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di bidang sosial, Menteri Sosial Juliari Batubara mengajak Komnas Perlindungan Anak untuk menggunakan Kementerian Sosial sebagai basis dan rumah bagi Komnas Perlindungan Anak dalam memberikan respon terhadap berbagai permasalahan sosial anak di Indonesia.
“Welcome pak Arist. Demi kepentingan terbaik anak, saya sebagai Mensos dan pribadi siap membatu,” demikian disampaikan Mensos kepada delegasi Dewan Komisioner Perlindungan Anak saat bertandang di kantor Kemensos RI di bilangan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (04/11).
Dalam rilis yang diterima Solopos FM, Rabu (06/11), Komnas Perlindungan Anak besutan Kemensos melalui SK Mensos Nomor : 81/HUK/1987 Tentang Perlindungan Anak tahun 1998, sangat antusias dan menyambut baik ajakan Mensos dengan penuh antusias dan kegembiraan sebagai motivasi untuk menyemangati terus berjuang memberikan yang terbaik dan yang utama bagi anak Indonesia.
“Sebab masalah sosial, khususnya masalah pelanggaran hak-hak sosial anak di Indonesia tidak bisa hanya dikerjakan Kemensos semata, tetapi juga patut melibatkan partisipasi masyarakat dan organisasi peduli anak sehingga penanganan terhadap anak bermasalah secara sosial dapat diatasi, terukur, dan berdampak pada perubahan. Ini sesuai dengan visi dan missi bapak presiden dan wakil presiden lima tahun ke depan,” demikian Arist Merdeka Sirait menirukan ucapan Mensos yang disampaikan pada acara audensi itu di kantornya.
Ia menambahkan, “Di samping itu, hendaknya jumlah bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terus menurun seiring dengan berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan prasejahtera.”
Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerjasama dengan KOMNAS Perlindungan Anak, Mensos meminta Dirjen Rehabilitasi Sosial untuk segera membuat draf Nota Kesepemahaman (MOU), termasuk draft anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan layanan sosial bagi anak-anak di Indonesia.
“Saya mendukung kegiatan Komnas Perlindungan Anak dan siap untuk membantu, dan meminta Dirjen Resos untuk meningkatkan jumlah dukungan financial bagi Komnas Perlindungan Anak dan LPA di daerah, melalui anggaran Kemensos di APBN”, demikian ditegas Mensos.
[Mita Kusuma]
