Radio Solopos – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan perdagangan pasar fisik minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Bursa Berjangka Indonesia pada Jumat, (13/10/2023) di Jakarta.
Peluncuran Bursa CPO ini merupakan terobosan yang dilakukan Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam memperbaiki tata kelola perdagangan CPO di Bursa Berjangka.
Selain itu, Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat mendorong pembentukan harga acuan CPO.
Acara ini dihadiri kementerian dan lembaga terkait seperti Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kejaksaan Agung RI; pemangku kepentingan dan asosiasi sektor kelapa sawit; Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); dan akademisi. Mendag Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris.
Zulkifli mengatakan peluncuran Bursa CPO Indonesia ini merupakan terobosan perbaikan tata kelola perdagangan CPO di bursa berjangka yang dilakukan dalam upaya memperkuat kinerja perdagangan CPO sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia.
“Selain itu, peluncuran Bursa CPO merupakan bentuk komitmen Kementerian Perdagangan mendorong terbentuknya harga acuan CPO yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu, baik untuk perusahaan besar, menengah, maupun kecil/petani kelapa sawit,” tegas Zulkifli dalam siaran pers yang diterima radio.solopos.com, Sabtu (14/10/2023).
Kontribusi Indonesia
Zulkifli juga menjelaskan, Indonesia berkontribusi lebih dari 50 persen kebutuhan CPO dunia, namun belum memiliki harga acuan sendiri. Harga patokan ekspor CPO saat ini bersumber dari
Rotterdam dan Malaysia.
“Melalui transaksi CPO di Bursa Berjangka di Indonesia, diharapkan terbentuk harga CPO yang dapat dijadikan acuan pelaku pasar CPO ke depan. Indonesia belum memiliki harga acuan CPO, padahal Indonesia merupakan negara produsen CPO terbesar di dunia. Kami banyak mendapatkan keluhan dari pelaku usaha jika harga acuan masih bersumber dari negara lain tidak tepat. Hal ini juga berdampak di hilir, misalnya untuk pembayaran pajak yang lebih tinggi. Untuk itu, Pemerintah memfasilitasi melalui terbentuknya Bursa CPO Indonesia ini agar ke depan bisa menjadi market influencer bagi dunia,” ujarnya.
Zulkifli menekankan, CPO merupakan komoditas strategis Indonesia. Pada 2022, produksi CPO Indonesia mencapai 46,73 juta ton dengan nilai ekspor mencapai USD 29,62 miliar. Pada Mei 2023, produksi CPO Indonesia tercatat 20,86 juta ton atau lebih tinggi 15,74 juta ton dibanding Malaysia.
Selain itu, lanjutnya, perdagangan CPO di bursa diharapkan menjadi sarana bagi industri atau pabrik kelapa sawit atau kebun kelapa sawit untuk melakukan transaksi komoditasnya dengan harga kompetitif.
“Peluncuran Bursa CPO Indonesia juga merupakan komitmen Kemendag dalam menciptakan
ekosistem perdagangan CPO,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola perdagangan CPO Indonesia melalui diterbitkannya Peraturan Bappebti (Perba) No. 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Walaupun kebijakan ini bersifat sukarela (voluntary).
“Kebijakan perdagangan CPO harus cepat beradaptasi dengan pergerakan pasar yang dinamis. Kebijakan ini juga harus dipastikan mendukung Indonesia menjadi barometer harga CPO dunia. Kita harus mengoptimalkan nilai ekonomi dan perdagangan CPO bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Zulkifli berharap, Bursa CPO Indonesia dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan
pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam mendongkrak transaksi CPO.
“Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, saya yakin target Perba ini akan terlaksana dengan baik, dan Bursa CPO Indonesia menjadi acuan harga di Indonesia. Terbentuknya Bursa CPO harus mendorong penguatan perdagangan CPO dan mendukung Indonesia menjadi market influencer di pasar global,” tuturnya.
Baca juga: Operasi Pasar di Solo, Mendag Zulkifli Hasan Jamin Harga Beras Aman
