SoloposFM- Setelah KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wagub terpilih periode 2017-2022. Seusai dilantik pada Oktober 2017, Anies-Sandiaga akan menjalankan program 100 hari pertamanya. Apa saja?
Dikutip dari Detik, mereka akan fokus pada 3 hal yang menjadi prioritas. Yang pertama melakukan rekonsiliasi, kedua melakukan langkah-langkah awal memenuhi program kerja prioritas, dan ketiga mengkonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Soal rekonsiliasi, Anies-Sandiaga ingin memastikan ligkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif. Ada 5 poin yang menjadi fokus Anies-Sandiaga mengenai rekonsiliasi, yaitu:
a. Silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil Gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan, dan pimpinan partai politik;
b. Membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai sarana komunikasi;
c. Mengefektifkan forum kerukunan umat beragama di DKI Jakarta;
d. Mengadakan kegiatan ‘Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar’ di Balai Kota; dan
e. Memulai pertemuan kota per kecamatan sejak minggu pertama menjabat. Pertemuan pertama akan dilakukan bersama warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara.
Fokus kedua, yaitu langkah-langkah awal untuk memenuhi program kerja prioritas yang terbagi dalam 3 bidang seperti:
a. Menciptakan wirausahawan baru dan lapangan pekerjaan serta membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan dengan program OK OCE;
b. Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mendistribusikan ke anak putus sekolah; dan
c. Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta (KPJ), meluncurkan program hunian DP Rp 0, dan meluncurkan program OK OTrip dan OK O-Care.
Yang ketiga, adalah mengkonsolidasikan birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Fokus ini terbagi dalam 6 bidang seperti:
a. Membangun komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI Jakarta;
b. Menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif;
c. Mempersiapkan rancangan revisi APBD-P 2018 dan rancangan RPJMD 2017-2022 untuk masa sidang DPRD DKI Jakarta tahun 2018 dengan sasaran revisi memasukkan program utama Anies-Sandi dalam APBD 2018;
d. Memulai sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen untuk membangun paradigma ‘pembangunan berbasis gerakan’;
e. Mengimplementasikan open goverment dengan pengelolaan sumber pembiayaan secara transparan dan dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-budgeter; dan
f. Menerbitkan Pergub yang diperlukan sebagai landasan mengimplementasikan program prioritas, termasuk mengkonsolidasikan transportasi konvensional dengan transportasi online.
(Annisa Wendy Pratidina)
