SoloposFM, Vaksinasi Covid-19 masih berlangsung secara bertahap secara gratis. Namun sejumlah pihak menginginkan vaksinasi mandiri.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan berencana vaksinasi mandiri kepada karyawannya. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan sekitar 5.400 perusahaan akan membeli vaksin secara mandiri bagi karyawan dengan kemampuan membayar Rp500.000 hingga Rp1 juta per dosis. Melalui langkah ini, Kadin berharap dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan membantu pemulihan ekononi.
Baca juga : Pendengar Solopos FM Terbelah Soal Tingkat Kesopanan Netizen Indonesia
Bio Farma mengatakan tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pengimpor tunggal vaksin dan memastikan pemerintah telah mengamankan kuota vaksin gratis bagi masyarakat
Regulasi Ketat
Namun anggota Komisi Kesehatan DPR RI memperingatkan program vaksin mandiri ini harus dibuktikan melalui regulasi yang ketat untuk menghindari risiko komersialisasi dan ketidakadilan vaksin bagi masyarakat.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan sudah mempersiapkan payung hukum terkait dengan vaksinasi mandiri Covid-19. Vaksin Mandiri bukan berarti vaksin Covid-19 dijual bebas di Indonesia. Tetapi vaksin Covid-19 disediakan secara mandiri oleh perusahaan untuk karyawannya.
Vaksin mandiri diharapkan bisa mempercepat proses vaksinasi di Indonesia untuk mempercepat terbentuknya herd immunity (kekebalan kelompok).
Prinsip Vaksinasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pelaksanaan program vaksin mandiri atau vaksin gotong royong harus memperhatikan empat prinsip . Budi mengatakan, prinsip pertama, program tersebut akan tetap memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara gratis karena vaksin gratis merupakan hak masyarakat.
Kedua, program vaksin mandiri merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta. Hal ini untuk mempercepat program vaksinasi. Prinsip ketiga, Budi menegaskan, vaksin mandiri tidak boleh menciptakan persepsi bahwa orang kaya dapat menerima vaksin lebih dulu.
Keempat, program vaksinasi bukan semata-mata untuk bisnis. Ia mengatakan, hampir di seluruh dunia tidak yang menggunakan program vaksinasi untuk kegiatan bisnis.
Opini Pendengar Solopos FM
Sementara itu, dalam program Dinamika 103 Solopos FM edisi Rabu (24/02/2021), mayoritas pendengar (60%) menginginkan vaksinasi mandiri. Namun demikian 40% sisanya meminta pemerintah membatalkan rencana ini, karena khawatir disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.
Berikut sejumlah opini mereka :
“Ada bentuk penggiringan diskriminatif sosial dalam kasta masyarakat. Ini sangat berbahaya dan akan menimbulkan kecemburuan sosial di akar rumput. Kebijakan yang sangat sensitif di tengah pandemi ini harus dikaji ulang lagi, agar tidak mengarah ke komersilisasi kepentingan ekonomi,” ungkap Ahmad Sanusi.
“Saya kurang setuju vaksin mandiri. Ujung-ujungnya bisnis,” tulis Sam di Solo
“Hal yang dilematis. Satu sisi memang benar untuk percepatan herd immunity, sisi lain jelas ada kemungkinan akan dijadikan bisnis. Semoga bisa amanah dan fokus pada tujuan yang sebenarnya,” papar Aini di Solobaru.
“Kalau memang negara menggratiskan vaksin untuk rakyat, ya sudah mau lewat swasta maupun pemerintah. Kawal agar tetap gratis sampai masyarakat, tanpa khawatir disalahgunakan!” tulis Anwar Saiif, di Solo Selatan.
“Vaksin mandiri menurut saya tidak bijak dan menimbulkan ketimpangan di masyarakat. Batalkan saja!” tegas Nugroho.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
