Radio Solopos, PEKALONGAN – Penanganan banjir rob di kawasan pesisir Kota Pekalongan, khususnya Bremi–Meduri, memasuki tahap evaluasi ulang dengan penekanan pada penguatan kolaborasi lintas instansi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mulai mengkaji kembali rencana yang telah ada untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Sumber Daya Air Bappenas, Juari, mengatakan evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan pemerintah daerah.
“Perencanaan ini kita lihat kembali, kita evaluasi agar bisa benar-benar tepat sasaran. Niatnya adalah berkolaborasi bersama-sama, tidak berjalan sendiri,” ujarnya saat ditemui awak media.
Menurutnya, penanganan banjir rob di wilayah Pantura Jawa, termasuk Pekalongan, membutuhkan pendekatan terpadu.
Juari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan banjir rob.
Tidak Sendiri
Ia menyebutkan bahwa Bappenas tidak akan bekerja sendiri, melainkan akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) serta pemerintah daerah.
“Kami membantu BBWS juga, jadi tidak bergerak sendiri. Niatnya adalah berkolaborasi bersama-sama. Termasuk nanti siapa yang akan mengerjakan, apakah pemerintah daerah atau BBWS, itu masih perlu dikonsolidasikan di tingkat pusat,” tegasnya.
Ia berharap, dengan adanya langkah peninjauan ulang ini, penanganan banjir Bremi–Meduri dapat dirumuskan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan sehingga mampu mengurangi dampak banjir rob yang selama ini menjadi permasalahan kronis di Kota Pekalongan.
Sejumlah alternatif teknis masih dikaji, mulai dari pembangunan bendung gerak, kolam retensi, hingga kombinasi keduanya, yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Namun demikian, Juari menegaskan seluruh rencana masih berada pada tahap awal, sehingga belum dapat dipastikan terkait besaran anggaran maupun target waktu pelaksanaan.
“Nah, yang rencananya kita coba evaluasi untuk menjadi kegiatan yang bisa kita wujudkan. Tetapi ini masih dalam tahap evaluasi. Jadi kalau ditanya terkait anggaran, seberapa besar atau apakah masih tersedia, itu masih belum bisa kami sampaikan saat ini,” ujar Juari.
Sambut Positif
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyambut positif langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan banjir rob yang telah lama dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana program ini bisa segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bremi dan Meduri,” ujarnya.
Pemerintah Kota Pekalongan, lanjutnya, siap mendukung penuh setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Koordinasi lintas sektor juga akan terus diperkuat agar penanganan banjir dapat berjalan optimal dan tidak berhenti pada tahap wacana.
Dengan dimulainya kembali proses evaluasi ini, diharapkan penanganan banjir rob di Pekalongan dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, terintegrasi, dan mampu menjadi solusi jangka panjang bagi wilayah pesisir yang terdampak.
“Kami juga berharap agar proses perencanaan yang tengah dilakukan dapat segera menemukan titik terang, sehingga penanganan banjir rob di Kota Pekalongan dapat lebih terarah dan efektif dalam jangka panjang,” pungkasnya.