SoloposFM, PDI Perjuangan akhirnya resmi mengusung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Gibran akan didampingi oleh Teguh Prakosa, dan nantinya akan maju sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Keputusan itu dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pengumuman Tahapan II 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak, Jumat (17/7/2020).
Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo sebelumnya mengatakan siapapun calonnya yang mendapat rekomendasi keputusan tergantung Ketua Umum PDIP, dan dirinya sebagai kader hukumnya wajib menjalankan tugas partainya. Bahkan, sebagai kader partai diwajibkan memenangkan calon yang direkomendasi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain itu, Rudyatmo juga menilai hasil survei elektabilitas Gibran Rakabuming Raka yang menunjukkan tinggi tersebut merupakan hal wajar.
Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, memberikan pandangannya terkait majunya Gibran di kancah politik lokal ini, dalam Program Dinamika 103, Senin (20/07/2020). Menurut Agus, sejak awal pencalonan Gibran, sudah tidak mengagetkan lagi bila dirinya akan mendapat rekomendasi.
“Dari awal banyak orang berpikir, rekomendasi dari PDI-P pastilah Gibran,” tutur Agus.
Baca Juga
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, dinamika politik di Kota Solo sudah didominasi oleh PDI-P. Tercatat, dalam perjalanan sejarah Pilkada Solo sejak 2005 hingga 2015, selalu dimenangkan oleh pasangan yang diusung PDI-P.
“Artinya siapa saja yang diusung PDI-P untuk maju di Pilkada Solo, besar kemungkinan dia menjadi pemenang. Jadi tidak tergantung dengan tokoh sebenarnya. Tidak Gibran pun, dari PDIP besar kemungkinan menjadi pemenang,” papar Ahli Hukum Tata Negara ini.
Terlebih, hasil pemilu sejak 2019 lalu, PDI-P selalu mendapat kursi mayoritas di DPRD Solo. Bahkan dari 45 kursi yang ada, PDI-P memboyong 30 kursi di antaranya. Oleh sebab itu, pasangan yang diusulkan oleh PDI-P ini, bisa dipastikan lolos menjadi wakil rakyat.
Isu Dinasti Politik Jokowi
Sementara itu, Agus mewajarkan terkait isu yang melekat dari pencalonan Gibran sebagai Calon Wali Kota. Yakni mengenai dinasti politik yang mulai dibangun oleh sang presiden.
“Itu fenomena yang agak sulit dihindari. “Karena kenyataannya memang dinasti itu bukan praktik yang dilarang di dalam sistem politik,” terang Dosen Fakultas Hukum UNS ini.
Oleh sebab itu, Agus menuturkan, harapan publik terhadap sosok Gibran menjadi semakin besar. Terutama jika proses pengkaderan Gibran menjadi tokoh politik lokal, berhasil tanpa ‘memanfaatkan’ nama besar ayahnya.
“Tentu publik berharap Gibran tidak memanfaatkan nama besar ayahnya, tetapi dia menjadi dirinya sendiri. Supaya kalau nanti dia menang akan dicatat sejarah,” pungkasnya.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
