Solopos FM – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan perekonomian. Dia berpesan agar media sosial tak hanya dimanfaatkan sebagai sarana eksistensi diri saja. Lebih dari itu, media sosial dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti memasarkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Bambang menambahkan, pemerintah sudah sejak lama menggaungkan program digitalisasi desa. Program ini menjadikan pemerintah desa mampu memberikan informasi secara luas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, digitalisasi desa juga dapat diterapkan dalam mempromosikan potensi desa seperti UMKM dan desa wisata. Menurut dia, saat ini hampir seluruh desa sudah menerapkan digitalisasi. Namun hanya sedikit desa yang menerapkan digitalisasi secara optimal.
“Hampir seluruh desa di Kabupaten Semarang misalnya, sudah memiliki website desa. Isinya informasi tentang desa mulai dari nama perangkat desa hingga potensi desa,” katanya dalam rilis yang diterima Solopos FM, Senin (12/12/2022).
Baca juga: Sosialisasi Kepatuhan Pajak Daerah Bersama DPRD Jateng Dan Samsat Karanganyar
Namun begitu, hanya sedikit desa yang memanfaatkan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian. Padahal digitalisasi dapat dimanfaatkan untuk melayani surat menyurat secara online, pengurusan berbagai dokumen, hingga mempromosikan berbagai produk UMKM.
“Dengan berpromosi melalui internet, produk-produk UMKM bisa dikenal secara hingga mancanegara dan jangkauan pemasaranya lebih luas. Sudah banyak contohnya produk UMKM diminati hingga luar negeri karena rajin berpromosi di media sosial,” kata pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini.
Dikatakannya, UMKM menjadi prioritas digitalisasi desa karena dampaknya terhadap perekonomian. Digitalisasi desa dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta membantu memasarkan potensi serta produk yang dihasilkan masyarakat.
“Digitalisasi ini juga memungkinkan pelaku UMKM tak lagi bergantung tengkulak dan mendekatkan pembeli dengan penjual,” ungkapnya.
Meski begitu, dia menyadari penerapan digitalisasi desa membutuhkan biaya yang tak sedikit. Biaya tersebut terlalu berat jika hanya menggantungkan APBDes. Karenanya dia meminta kepala desa dan perangkat desa proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Diantaranya dengan universitas dan akademisi agar bisa memberikan pemahaman literasi digital bagi masyarakat. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan dengan sejumlah perusahaan yang mengucurkan program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pemerintah desa harus proaktif karena desa yang butuh. Soal mindset masyarakat tentang penerapan digitalisasi, pelan-pelan bisa diubah jika mereka sudah merasakan manfaatnya,” terangnya.
Tantangan lainnya penerapan digitalisasi desa adalah belum meratanya akses internet. Terlebih ada sejumlah desa masuk dalam blank spot karena lokasinya berada di perbukitan dan pegunungan.
“Selain itu, digitalisasi desa kerap terkendala terbatasnya SDM (sumber daya manusia) yang berspesifikasi IT. Ini dapat diatasi jika pemerintah desa menggandeng Karang Taruna. Anak-anak muda ini biasanya kreatif dan punya akses maupun skill terhadap teknologi informasi,” jelasnya. (adv)
Baca juga:Istimewa, Pemprov dan DPRD Jateng “Kawinkan” Penghargaan LHKPN
