Radio Solopos, SOLO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta menyoroti berbagai persoalan strategis dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, beberapa hari lalu.
Sorotan tersebut mencakup aspek tata kelola pemerintahan, kinerja ekonomi, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sosial-budaya yang dinilai masih belum optimal dan membutuhkan perbaikan menyeluruh.
Dalam bidang pemerintahan, DPRD menilai transparansi dan kualitas perencanaan program masih perlu ditingkatkan.
Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan reses DPRD yang belum sepenuhnya didukung sistem informasi yang jelas dan rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
“DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan usulan program, mulai dari tahap pengajuan hingga penetapan, termasuk kejelasan alasan penolakan atau pengembalian usulan,” ujar Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo saat membacakan tanggapan DPRD atas LKPJ Wali Kota, dalam sidang paripurna.
Selain itu, menurut Budi, DPRD menilai integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih lambat.
Hingga saat ini, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) belum terintegrasi secara menyeluruh, padahal digitalisasi menjadi kunci peningkatan pelayanan publik.
Percepatan Integrasi
DPRD mendorong percepatan integrasi sistem dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta penguatan anggaran menuju konsep smart city.
DPRD juga menyoroti potensi bonus demografi di Kota Surakarta yang mencapai 70,78% penduduk usia produktif.
Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak dimanfaatkan secara optimal, bonus demografi justru berpotensi menjadi beban sosial,” lanjut Budi.
Di sektor ekonomi, DPRD mencermati capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 88,72% dari target.
Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain belum optimalnya pemanfaatan data perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak serta belum adanya mekanisme pertukaran data formal yang efektif.
Selain itu, proses pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dinilai masih lambat dan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
Struktur belanja daerah juga menjadi perhatian serius. DPRD mencatat rasio belanja pegawai masih mencapai 38,36% dari total belanja daerah, jauh di atas ideal, sementara belanja modal baru berada pada kisaran 10,75%.
Kondisi ini dinilai dapat menghambat pembangunan jangka panjang karena alokasi anggaran belum sepenuhnya mendukung investasi pembangunan.
Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya roadmap pengendalian jumlah aparatur sipil negara (ASN) serta pergeseran belanja ke sektor yang lebih produktif.
Soroti Kontribusi
Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. DPRD menilai sejumlah BUMD belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.
“Tingginya angka kredit bermasalah (NPL) pada Bank Solo serta minimnya dividen dari Taman Satwa Taru Jurug menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan tata kelola. DPRD juga mendorong pengelolaan pasar tradisional dan sentra industri kecil dilakukan secara lebih profesional, termasuk melalui skema badan layanan umum daerah (BLUD),” tambah Wakil Ketua DPRD Muhammad Bilal.
Dalam bidang fisik-prasarana, DPRD mengkritisi rendahnya capaian ruang terbuka hijau (RTH) publik yang baru mencapai 9,76%, jauh dari target nasional sebesar 20%.
Selain itu, tambah anggota DPRD dari PSI itu, persoalan banjir yang masih berulang setiap tahun dinilai sebagai akibat dari sistem drainase yang belum optimal dan kurang terintegrasi.
DPRD juga menyoroti proyek pembangunan drainase di Jalan Adi Sumarmo yang mangkrak lebih dari lima tahun dan mendesak agar segera diselesaikan.
Permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, terutama belum adanya target pengurangan volume sampah secara kuantitatif serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah.
DPRD meminta pemerintah kota menetapkan target pengurangan sampah minimal 50% dari sumber serta menunjuk sektor yang jelas sebagai koordinator penanganan.
Di sisi transportasi, keberlanjutan Batik Solo Trans (BST) dinilai terancam seiring kemungkinan berakhirnya dukungan dana pemerintah pusat pada 2027.
DPRD meminta pemerintah kota segera menyusun kajian komprehensif terkait skema pembiayaan alternatif, termasuk kemungkinan kerja sama dengan daerah sekitar maupun pihak swasta.
Data Kemiskinan
Dalam bidang sosial-budaya, DPRD menyoroti ketidaksinkronan data kemiskinan antara OPD dan Badan Pusat Statistik (BPS), yang dapat memengaruhi ketepatan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, persoalan stunting dinilai belum ditangani secara optimal karena belum masuk dalam target utama RPJMD, padahal menjadi prioritas nasional.
DPRD juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya masih adanya sekitar 2.600 anak yang belum terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD).
Sementara itu, dalam bidang kearsipan, DPRD mengungkap adanya kehilangan arsip daerah dalam jumlah besar, yang mencerminkan lemahnya tata kelola administrasi pemerintahan.
“Sebagai tindak lanjut, DPRD merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan digitalisasi layanan publik, serta penyusunan roadmap yang jelas dan terukur di setiap bidang. Pemerintah Kota Surakarta juga diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” tutup Wakil Ketua DPRD Daryono.