SoloposFM- Sekitar 4.000 guru atau hampir separuh dari total jumlah guru SD dan SMP di Wonogiri berstatus guru honorer. Sedangkan jumlah guru SD dan SMP yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ada 4.500-an guru.
Seperti yang dilansir Solopos.com, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, Siswanto, mengatakan jumlah tersebut masih mencukupi untuk melanjutkan roda pendidikan setingkat SD dan SMP di Wonogiri. Jumlah SD di Wonogiri sekitar 780 sekolah sedangkan jumlah SMP sekitar 150 sekolah.
Siswanto berujar jika dikalkulasi, kebutuhan guru SD sekitar 4.680 guru. Sedangkan sisanya, yakni 3.820 guru dari total 8.500-an guru dinilai cukup untuk mencukupi kebutuhan guru di SMP.
“Kalau hanya mengandalkan guru berstatus PNS tentunya kegiatan belajar dan mengajar di Wonogiri tidak akan maksimal. Jadi siasat untuk menambal kekurangan guru ialah dengan merekrut guru honorer. itu terjadi di seluruh Indonesia,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Jumat (5/5/2017).
Hal demikian menjadikan kesejahteraan guru tidak merata meski kebutuhan guru di Wonogiri sudah tercukupi. Siswanto mengakui tingkat kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata mencukupi.
“Honorarium untuk guru honorer berasal dari dua sumber. Ada yang dari APBD dan ada pula yang bersumber dari BOS [Bantuan Operasional Sekolah]. Kalau dari APBD, para guru honorer mendapat honorarium senilai Rp200.000/bulan,” tambah Siswanto.
Sedangkan honorarium yang bersumber dari BOS, sekolah hanya boleh menganggarkan maksimal 15% dari jatah BOS untuk honorarium para guru honorer. “Sementara untuk mengangkat mereka menjadi PNS, masih ada kendala moratorium PNS. Kami mohon maaf karena honorarium yang diterima para guru honorer masih jauh dari kata cukup,” sambung dia.
Terpisah, Kasi PTK PAUD dan PNM Disdikbud Wonogiri, Heni Purwanti, mengatakan kebutuhan guru untuk tingkat PAUD, TK, dan KB di Wonogiri juga mencukupi. Total ada 1.006 lembaga PAUD, TK, dan KB di Wonogiri sedangkan jumlah guru untuk jenjang pendidikan anak usia dini tersebut sekitar 2.400 guru.
“Kalau di setiap lembaga pendidikan anak usia dini tersebut membutuhkan dua guru, jumlah guru tersebut mencukupi untuk melanjutkan kegiatan roda pendidikan pada anak usia dini,” papar dia.