Radio Solopos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar meluncurkan sistem penanganan terpadu masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (tribumtranmas) di kawasan wisata.
Sistem tersebut diluncurkan dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) hingga membentuk Satpol PP Pariwisata.
Sistem ini akan menjaring masukan dan laporan dari wisatawan atas pengelolaan kawasan wisata di Karanganyar.
Kepala Satpol PP Karanganyar, Bakdo Harsono, mengatakan ada 19 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam sistem penanganan terpadu tribumtranmas kawasan wisata.
Pembentukan sistem terpadu penanganan masalah tersebut secara resmi tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Karanganyar yang telah ditandatangani pada Rabu (25/10/2023).
“Hari ini diluncurkan sistem penanganan terpadu tribumtranmas kawasan wisata oleh Bupati Juliyatmono. Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung ke objek wisata,” kata Bakdo dilansir solopos.com.
Dia mengatakan pembentukan sistem terpadu ini didasari dengan makin berkembangnya wisata di Karanganyar.
Kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Intanpari ini kini menjadi jujukan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Jumlah pengunjung yang datang ke objek-objek wisata juga terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sehingga diperlukan penanganan terpadu tribumtranmas agar memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan saat berkunjung di Karanganyar.
“Perlu antisipasi sejak dini masalah tribumtranmas. Jadi model sistem terpadu ini tidak hanya memasang personel Satpol PP pariwisata. Namun juga menyiapkan sistem terpadu,” lanjut Bakdo.
Sistem berbasis digital tengah disiapkan untuk mendukung penanganan tribumtranmas di kawasan wisata.
Salah satunya dengan menyebar hotline pengaduan atau masukan di tempat-tempat wisata. Pengaduan ini langsung akan direspons oleh OPD sesuai tupoksinya.
Misalkan untuk pelaporan masalah parkir akan langsung ditindaklanjuti Dinas Perhubungan (Dishub). Kemudian problem pedagang ngepruk harga akan ditindaklanjuti Dinas Perdagangan (Disdag) dan persoalan lainnya.
Begitu juga jika ada masalah sanitasi dan jalan rusak akan ditindaklanjuti oleh DPUPR hingga masalah sampah lokasi wisata yang akan langsung ditangani Dinas Lingkungan Hidup.
“Jadi wisatawan dapat mengadu maupun memberi saran dengan cara mengakses admin sistem. Caranya cukup memindai kode unik yang terpasang di area wisata,” katanya.
Sebagai uji coba, sistem terpadu penanganan tribumtranmas akan dilakukan di Jembatan Kaca Kemuning Sky Hills dan Lawu Park Tawangmangu selama dua bulan.
Satpol PP pariwisata bakal berpatroli di dua lokasi itu. Tiap lokasi ada delapan anggota Satpol PP Pariwisata yang diterjunkan.
Mereka akan mudah dikenali dari seragamnya yang berbeda. Kemampuan hard skill dan soft skill Satpol PP pariwisata juga akan di upgrade mulai penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi.
Mirip Pecalang Bali
Asisten Sekda Bidang Ekbangkesra, Titis Sri Jawoto, menganalogikan Satpol PP Pariwisata sebagaimana pecalang di Bali. Pecalang yang merupakan petugas desa adat memberi rasa aman bagi wisatawan dan menjaga desanya tetap kondusif.
Begitu juga Satpol PP Pariwisata di Karanganyar akan menjaga kondusivitas dan memberi rasa nyaman pengunjung wisata. Dengan demikian, wisatawan secara otomatis mempromosikan wisata di Karanganyar.
“Getok tular dari mulut ke mulut bahwa Karanganyar nyaman dan aman di semua destinasi wisatanya,” katanya.
Bupati Karanganyar dalam arahannya menilai keamanan dan kenyamanan di setiap objek wisata di Kabupaten Karanganyar penting sehingga pariwisata dapat berkembang dengan pesat.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa membantu mempromosikan objek wisata di Kabupaten Karanganyar.
“Yang penting narasi promosinya tentang Karanganyar ini mindsetnya positif supaya orang berkunjung ke destinasi wisata selalu merasa aman, nyaman,” pesan Bupati.
