Radio Solopos, SOLO — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solo menyebut kondisi Kota Bengawan saat ini relatif stabil tetapi tetap memiliki potensi kerawanan sosial dan politik yang harus terus diantisipasi.
Pasca-Pemilu 2024, polarisasi politik hingga potensi konflik sosial dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Surakarta, Mohamad Rudiyanto, mengatakan peran Kesbangpol menjadi strategis dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui deteksi dini, pencegahan konflik sosial, hingga penguatan kerukunan antarumat beragama.
“Kondisi Kota Surakarta saat ini stabil, tetapi rawan. Stabilitas harus terus dijaga karena Solo masih memiliki sejarah konflik dan polarisasi politik,” ujar Rudiyanto dalam Talkshow Selasar di Radio Solopos, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, Kesbangpol memiliki sejumlah fungsi strategis yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi badan daerah.
Menjaga Stabilitas
Menurut Rudiyanto, salah satu tugas utama Kesbangpol ialah menjaga stabilitas daerah melalui deteksi dini dan penanganan konflik sosial.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan konflik serta koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang melibatkan unsur Polresta Surakarta, BIN, TNI, dan unsur kewilayahan lainnya.
Selain itu, Kesbangpol juga memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk menjaga harmonisasi masyarakat di Kota Solo yang majemuk.
Ia menyebut, FKUB berperan dalam mediasi antarumat beragama hingga fasilitasi perizinan rumah ibadah.
Sementara FPK menjadi wadah pembauran berbagai etnis di Kota Solo melalui dialog kebangsaan, pendidikan politik, hingga kegiatan sosial masyarakat.
Rudiyanto mengatakan indeks toleransi Kota Solo pada 2025 mengalami peningkatan signifikan.
Berdasarkan data yang dimiliki Kesbangpol, skor toleransi nasional Kota Solo mencapai 88,82%, sedangkan skor kerukunan umat beragama berada di angka 84,61.
“Dalam 11 tahun terakhir, dimensi toleransi Kota Surakarta menjadi yang tertinggi. Ini menunjukkan masyarakat Solo memiliki tingkat toleransi yang baik,” katanya.
Meski demikian, ia menilai tingginya indeks toleransi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan konflik sosial di masyarakat.
Menurut dia, Kota Solo masih memiliki tantangan dalam manajemen konflik, termasuk konflik internal Keraton Surakarta yang sempat menjadi perhatian publik pada awal 2026.
Kekerasan Menurun
Kesbangpol juga mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan sepanjang 2025.
Berdasarkan data Badan Riset Daerah Kota Surakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 58 kasus, sedangkan kasus kekerasan perempuan dan anak pada Januari-November 2025 mencapai 162 kasus.
Untuk menjaga stabilitas sosial, Kesbangpol terus memperkuat pendekatan berbasis komunitas dan generasi muda. Salah satunya melalui program sekolah kebangsaan, duta toleransi, dialog kebangsaan, hingga pemanfaatan media sosial seperti TikTok untuk edukasi kebangsaan.
“Kuncinya sekarang ada di anak muda. Mereka dekat dengan media sosial sehingga pendekatannya juga harus menyesuaikan perkembangan zaman,” ujarnya.
Selain itu, Kesbangpol menggandeng sekolah-sekolah untuk membentuk agen perdamaian serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan FKUB melalui komunitas Gema FKUB Kota Surakarta.
Dalam bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, Kesbangpol juga membentuk Duta Pancasila dari para purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Surakarta.
Rudiyanto menjelaskan, pembinaan terhadap generasi muda dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses rekrutmen Paskibraka, pendidikan karakter kebangsaan, hingga pelibatan mereka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Selain fokus pada toleransi dan ideologi kebangsaan, Kesbangpol juga menjalankan program ketahanan sosial melalui pelibatan sekolah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, dalam menjaga kerukunan antarumat beragama, Kesbangpol bersama FKUB saat ini tengah melakukan sosialisasi moderasi beragama dan wawasan kebangsaan di 54 kelurahan di Kota Surakarta.
Gotong Royong Kuat
Program tersebut menyasar tokoh masyarakat hingga pemuda di tingkat kelurahan sebagai upaya memperkuat kembali nilai gotong royong, keberagaman, dan cinta tanah air di lingkungan masyarakat terkecil.
“Solo sebenarnya memiliki budaya gotong royong yang kuat. Kami hanya mengingatkan kembali nilai-nilai kerukunan dan kebangsaan supaya tetap hidup di masyarakat,” katanya.
Menurut Rudiyanto, tahun politik menjadi periode yang paling rawan terhadap peningkatan potensi konflik sosial dan politik.
Karena itu, Kesbangpol meningkatkan intensitas koordinasi dengan berbagai forum dan unsur masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu.
Ia menegaskan keberhasilan menjaga kondusivitas Kota Solo tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan budaya.
“Stabilitas kota harus dijaga bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.
Melalui berbagai pendekatan tersebut, Kesbangpol Kota Surakarta berharap semangat toleransi, gotong royong, dan kebangsaan tetap menjadi fondasi masyarakat Solo dalam menjaga kota yang aman dan kondusif.