Radio Solopos, SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto berharap kegiatan bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, prioritas, dan terukur.
Harapan tersebut ia sampaikan saat pembukaan workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD Jawa Tengah bertema bedah LKPJ 2025 di Surakarta, Jumat (10/4/2026).
Menurut Sumanto, hasil rekomendasi dari pembahasan LKPJ tidak boleh bersifat normatif semata melainkan harus bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif maupun DPRD pada tahun-tahun mendatang.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diikuti oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” tegasnya.
Ia menegaskan, LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan cerminan dari pelaksanaan program, visi, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun berjalan.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan telaah secara mendalam, mulai dari mengkritisi capaian kinerja hingga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Berbasis Data
Sumanto juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam proses analisis LKPJ.
Menurutnya, penggunaan data yang valid dan relevan akan membuat rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia meminta anggota DPRD fokus pada pencapaian indikator kinerja, bukan hanya melihat realisasi anggaran semata. Dengan demikian, efektivitas program pemerintah dapat dinilai secara objektif.
“Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sumber daya yang menjadi penghambat pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga, baik antara DPRD, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya.
Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan.
Lebih lanjut, politisi asal PDIP tersebut berharap workshop ini menjadi forum diskusi yang produktif dan terbuka bagi seluruh peserta.
Ia mendorong anggota DPRD untuk aktif bertukar gagasan serta menyusun langkah strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Melalui forum ini, saya harapkan lahir rekomendasi yang mampu memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di Jawa Tengah,” pungkasnya. (NA/*)