Radio Solopos – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendukung program penyuluhan antikorupsi digiatkan.
Ia meminta agar pejabat tidak menggunakan aji mumpung saat berkuasa yang lantas menyalahgunakan kewenangan.
Dengan menggiatkan penyuluhan antikorupsi, akan terbentuk kesadaran penuh dan sebagai bentuk pencegahan untuk tidak bertindak korupsi.
“Kesadaran dan penyadaran itu perlu ditumbuhkan. Terutama bagi orang-orang yang punya kuasa. Jangan sampai ada rasa adigang, adigung, adiguna. Kalau tidak disadarkan, orang berkuasa itu bisa semena-mena. Maka saya sependapat pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan penyadaran secara terus menerus,” ujar Sumanto saat menjadi narasumber dalam Dialog Publik “Sinergi Pencegahan Korupsi Melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi di Jawa Tengah” di Semarang, beberapa hari lalu, seperti dikutip Radio Solopos dari rilisnya, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga
Acara tersebut dihadiri Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Komisi Pemberdayaan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana.
Menurut Sumanto, sebagai wakil rakyat, DPRD harus siap dikoreksi. Ia sadar betul tuntutan masyarakat pada zaman serba terbuka ini semakin tinggi. Maka lembaga dewan tidak boleh antikritik.
“Kalau tidak mau dikoreksi, nanti semakin hari semakin acuh tak acuh, melihat orang saja tak mau, lupa sama teman. Orang bilang lupa daratan,” ujar politikus PDIP tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno sepakat untuk mewujudkan masyarakat berintegritas butuh sikap yang dibentuk oleh lingkungan yang kuat tidak berkorupsi.
“Sikap integritas itu bersifat naik turun. Maka fungsi penyuluhan menjadi pengingat supaya orang tidak mudah untuk bertindak korupsi. Maka kolaborasi ini menjadi tugas Bersama. Tidak ada titik selesai,” ucapnya.
Deputi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat Komisi Pemberdayaan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana menjelaskan, selama ini KPK terus berupaya supaya penanganan masalah korupsi bukan pada penindakan namun pada pencegahan.
Menurutnya, ada tiga strategi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yakni pendidikan masyarakat, pencegahan dan penindakan.
Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun nilai integritas antikorupsi. Strategi pencegahan dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pada lembaga atau instansi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kita akui awal berdiri KPK, penindakan menjadi kebijakan terpenting. Namun dalam proses evaluasi masalah pemberantasan korupsi tidak turun. Maka sekarang ini dioptimalkan pada pencegahan tindak korupsi. Contoh yang dilakukan KPK ada lah membuat sebuah sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem elektronifikasi supaya masyarakat mudah mengaksesnya. Sistem dibuat untuk tidak membiarkan terjadi pertemuan dua belah pihak,” ungkapnya.
Bahkan melalui pencegahan, KPK membuat slogan “Jumat Bersepeda Kak” yang merupakan akronim dari Jujur Mandiri Tanggung Jawab Berani Sederhana Peduli Disiplin Adil Kerja Keras.
KPK, lanjut Wawan, pada strategi pencegahan
Yudi Ismono selaku Ketua Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional, menyatakan kesadaran masyarakat untuk menjadi penyuluh sangat tinggi.
Terbukti sekarang ini saja sudah ada 630 orang telah menjadi penyuluh.
“Masyarakat sudah sadar, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sistematika dalam tindak pidananya meluas. Maka salah satu cara adalah membentuk penyadaran melalui penyuluhan penyuluhan. Kami pun menyasar pada anak-anak usia dini pada PAUD, sekolah dasar sampai Pendidikan menengah. Bila penyeluhan berhasil, maka ke depan termasuk tahun 2045 tidak ada lagi kata korupsi,” ucapnya. (ADV/*)
