SoloposFM – Pandemi Covid-19 hampir 9 bulan terjadi. Sosialisasi ke masyarakat soal protokol kesehatan terus dilakukan, namun pelanggarnya pun masih terus ditemukan. Bahkan kasus Covid-19 masih juga menunjukkan trend peningkatan setiap harinya.
TNI dan Polri akhirnya dilibatkan secara resmi dalam penanganan corona, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang berisi tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19.
Sekretaris Daerah Kota Solo dan Ketua Satgas Covid-19 Solo Ahyani, dalam acara Dinamika 103 Solopos FM, Senin (07/12/2020), mengatakan masyarakat mungkin sudah jenuh dengan kondisi saat ini, meski begitu masyarakat harus tetap taat protokol kesehatan.
Menurut Ahyani sampai saat ini masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, seperti masih banyaknya kerumunan, tidak memakai masker, dan menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah daerah akan memperkuat sanksi-sanksi.
Terkait pelibatan TNI untuk mendisiplinkan masyarakat, Ahyani mengatakan, “Dalam setiap operasi yustisi kami selalu melibatkan personel gabungan dari Satpol PP dan TNI/Polri. Tapi dengan kondisi sekarang memang harus diperkuat lagi, termasuk frekuensi, personel, maupun tindakannya.”
Pilihan Pendengar
Sementara itu, mayoritas pendengar Dinamika 103 Solopos FM, yaitu sebanyak 75 persen, menyatakan setuju dengan pelibatan TNI dalam mendisiplinkan warga agar taat protokol kesehatan. Sedangkan sisanya menyatakan tidak setuju.
Salah satu pendengar, Adi mengatakan, “Setuju. Alasan saya saat ini penyebaran covid sehubungan banyaknya hajatan, atau saat lelayu bahkan kerumunan di tempat umum, kalau hanya mengandalkan Linmas saja anggotanya tidak mencukupi untuk patroli di Solo Raya bahkan NKRI yang begitu luas.”
Sedangkan menurut pendengar, Fatin, “Saya tidak setuju. Menurut saya sama saja. Melibatkan TNI tidak kemudian menjadikan masyarakat jadi sadar. Paling hanya takut ketika ada operasi saja. Sepertinya pemerintah harus cari cara lain menghadapi masyarakat yang ndableg.”
[Diunggah oleh Mita Kusuma]
