SoloposFM – Pemerintah akan mengganti program Beras Miskin atau Raskin ke program voucher pangan. Kebijakan ini dilakukan karena banyaknya kasus Raskin, seperti penyalurannya kurang tepat sasaran hingga kualitas raskin yang tidak layak dikonsumsi. Dengan adanya voucher pangan ini, diharapkan bantuan pangan dapat tepat sasaran dan juga dapat memacu gairah ekonomi mikro.
Penggantian program ini juga dimaksudkan untuk membuka lebih luas akses rakyat miskin terhadap pangan yang berimbang. Direncanakan, nantinya pemegang voucher tidak hanya bisa membeli beras, sebagaimana ketika mendapat jatah raskin, tetapi juga memiliki peluang membeli aneka bahan pangan sesuai kebutuhan mereka sesuai limit voucher yang mereka miliki.
Pemerintah menargetkan 15,5 juta masyarakat Indonesia bisa mendapatkan voucher pangan ini. Sehingga nantinya masyarakat yang kurang mampu mendapat asupan gizi yang seimbang. Pengadaan voucher ini, diharapkan juga akan mengurangi beban Bulog dalam menyediakan komoditas pangan murah pada masyarakat pra sejahtera.
Penggantian program raskin dengan voucher pangan ini harus dirancang dan diterapkan dengan cermat, dan tidak ada celah bagi spekulan untuk memanfaatkan program ini. Pemerintah juga harus memastikan ada pendataan yang valid dan terinci sehingga pemberian bantuan tidak salah sasaran. Selain itu, perlu ada pengawasan yang ketat agar dana pendukung tidak sampai bocor dan benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak mendapatkan voucher pangan.
Di sisi lain, Pemerintah juga perlu menambahkan varian pangan lain dalam program voucher pangan seperti umbi-umbian, agar masyarakat di daerah tetap menikmati makanan khas daerahnya tanpa perlu menggantinya dengan beras. Tujuannya agar ragam pangan lokal juga dapat lebih beragam dengan tidak hanya bergantung dengan beras. Dengan begitu, angka ketergantungan masyarakat terhadap beras juga dapat menurun.
