Radio Solopos, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melanjutkan program reforma (penataan) agraria di Kelurahan Pasir Kraton Kramat (PKK) dan Padukuhan Kraton.
Program ini menjadi bagian dari upaya penataan kawasan untuk mendukung pengurangan risiko terdampak banjir dan rob.
Program tersebut menjadi kelanjutan reforma agraria yang sebelumnya telah diterapkan.
Penerapan dilakukan di Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, Kampung Clumprit, dan Kelurahan Degayu.
Dua kawasan yang berhasil tersebut menjadi dasar bagi Pemkot untuk berani memperluas pelaksanaan program ke wilayah lain.
Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Djunaid atau kerap disapa Aaf mengatakan penataan kawasan yang terdampak banjir dan rob memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
Kolaborasi yang dibutuhkan juga termasuk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masyarakat.
Tidak Dirugikan
“Alhamdulillah, beberapa wilayah yang selama ini mengalami banjir dan rob berhasil kita tata. Setelah Kampung Bugisan Panjang Wetan dan Kampung Clumprit Degayu, sekarang kita lanjutkan di Pasir Kraton Kramat dan Padukuhan Kraton. Ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan BPN dan seluruh masyarakat,” ujar Aaf yang dikutip oleh Radio Solopos pada Jumat (10/7/2026).
Aaf menjelaskan penataan kawasan termaksuk menyesuaikan bidang tanah untuk melakukan pembangunan jalan dan saluran drainase.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak tidak akan dirugikan karena biaya perubahan sertifikat tanah ditanggung pemerintah bersama BPN.
Pemkot menargetkan agar program dapat segera dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Slamet Mulyadi, menjelaskan reforma agraria merupakan penataan kembali.
Penataan ini melibatkan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan.
Menurutnya, program tersebut bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap sumber daya agraria.
Penataan Aset
Slamet menambahkan, reforma agraria sebelumnya telah dilaksanakan di Kampung Bugisan seluas sekitar 9 hektare dan Kampung Clumprit seluas sekitar 5,4 hektare.
Program tersebut mencakup penataan aset, penataan akses, hingga peningkatan kualitas hunian.
Ia mengatakan Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Padukuhan Kraton diusulkan sebagai lokasi reforma agraria berikutnya.
Pengusulan ini dipertimbangkan dengan alasan bahwa kedua wilayah tersebut menjadi bagian dari kawasan pengentasan banjir rob Sungai Bremi–Meduri.
“Kami optimistis, melalui sinergi antara Pemkot, Kantor Pertanahan, ITB, BBWS Pemali Juana, dan seluruh pemangku kepentingan, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Slamet. (NA)