SoloposFM, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif. Pernyataan itu diucapkan Joko Widodo dalam rapat terbatas yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1).
Jokowi menyebut implementasi PPKM guna membatasi mobilitas masyarakat terlihat lemah dalam praktik di lapangan. Padahal esensinya, kata dia, PPKM bertujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah lebih jauh penyebaran Covid-19.
PPKM sendiri sejatinya kebijakan pemerintah pusat, yang tak tersurat di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah–melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN)–mengenalkan istilah PPKM sebagai upaya menekan laju transmisi virus corona di tengah ancaman lonjakan kasus pascalibur panjang natal dan tahun baru 2021 lalu.
Respon Efektivitas PPKM
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah langsung merespon pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak efektif menekan angka kasus positif Covid-19.cGanjar pun mengusulkan seluruh daerah di Jawa-Bali agar semuanya menerapkan PPKM ini.
Ganjar mengusulkan hal itu bukannya tanpa alasan. Sebab, orang nomor satu di Jateng itu menganggap dengan penerapan PPKM di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Bali akan memberikan dampak positif. Dia pun memberikan contoh saat awal PPKM, di Jateng hanya ada tiga wilayah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Kemudian seluruh daerah mengikuti
Baca juga :
Lebih Higienis! Pendengar Solopos FM Pilih Take Away Kala Harus Beli Makan Dari Luar
Menanggapi pernyataan terbaru Jokowi soal PPKM tak efektif, Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane mengaku tak kaget. Sejak awal, katanya, dia sudah memprediksi strategi penanganan yang dilakukan pemerintah memang telah keliru.
Masdalina mengatakan pemerintah telah banyak membuang ongkos dan tenaga dengan memberlakukan sejumlah strategi pengendalian mobilitas masyarakat itu. Ia mengkritik di balik gembar-gembor istilah dan ongkos buat kebijakan pembatasan itu, pemerintah lupa untuk menemukan kasus positif sebanyak-banyaknya.
Opini Pendengar Solopos FM
Sementara itu, mayoritas pendengar Dinamika 103 Solopos FM, Rabu (03/02/2021), mendesak pemerintah memberlakukan lockdown atu karantina daerah, mengingat PPKM tidak efektif. Sebanyak 53% pendnegar Solopos FM meminta lockdown, sedangkan 47% sisanya menginginkan peningkatan intensitas operasi PPKM.
Berikut sebagian dari opini mereka :
“Disamping PPKM dsb tak kalah penting adalah mensosiallisasikan penularan virus dan cara mengantisipasi agar tidak menyebar. Masyarakat harus paham bagaimana hidup dimasa pandemi ini dan mematuhinya,” ungkap Ahmad di Nayu.
“PPKM sangat tidak efektif karena banyak masyarakat abai. Apalagi bantuan-bantuan tidak merata dan ada kesan pilih-pilih. Kebijakan-kebijakan juga tidak pro pada rakyat,” tulis Sriyatmo.
“Selama masih banyak yang ngeyelan dan ngamukan, ya super sulit untuk ngefek PPKM nya, Ntar nanti pasti ada seleksi alam, Jadi Lockdown saja!” ungkap Sulistyo.
“Apapun namanya, selama tidak kompak dan tegas, pasti tidak akan efektif. Misal, kalau aktivitas dibatasi sampai jam 7 malam ya semuanya harus jam berhenti sampai jam segitu. Dan katanya patroli 24 jam, ya di laksanakan sampai ke kampong-kampung dan setiap gang. Tapi nyatanya selama PPKM tidak demikian. Cobalah pemimpin evaluasi yang benar,” tulis Nur Syamsiah
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
