SoloposFM, Jawa Tengah akan menjadi kawasan “penentu” dan berkontribusi besar di 2024 jika penurunan angka stuntingnya bisa melandai turun dari tahun ke tahun. Jika di 2022 ini, Jawa Tengah termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi maka dengan komitmen semua kepala daerah dipastikan angka stunting bisa ditekan dengan optimal.
Komitmen Presiden Joko Widodo untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen di 2024, bukanlah harapan kosong belaka. Komitmen semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan angka stunting yang diamanahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), perlu mendapat dukungan maksimal dari semua pemerintah daerah termasuk dari Jawa Tengah.
Baca juga : Cerita Filsa Budi Ambia, Olah Produk Skala Rumahan Jadi Oleh-Oleh Nomor Satu Khas Balikpapan
Studi Status Gizi Indonesia 2021
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jawa Tengah masih “mempunyai” 19 kabupaten dan kota dengan kategori kuning (prevalensi 20 sampai 30 persen). Diantaranya Kendal, Kota Semarang, Blora, Banyumas, Batang, Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Kota Tegal dan Pemalang.
15 Kabupaten/kota lainnya berkategori hijau dengan prevalensi di kisaran 10 hingga 20 persen. Daerah-daerah ini diantaranya ; Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, Sragen, Rembang, Cilacap, Kudus, Purbalingga dan Kabupaten Semarang.
Sementara Grobogan menjadi “satu-satunya” kabupaten di Jawa Tengah yang berstatus biru/ Y yakni memiliki di bawah prevalensi 10 persen. Tepatnya di angka 9,6 persen.
Jika dirangking berdasar prevalensi terbesar, lima kabupaten “terbesar” angka stuntingnya berturut-turut ; Wonosobo, Kabupaten Tegal, Brebes, Demak dan Jepara. Sementara lima kabupaten yang memiliki prevalensi stunting terendah dimulai dari Grobogan, Kota Magelang, Wonogiri, Kota Salatiga dan Purworejo.
Agar sesuai dengan target nasional penurunan angka stunting 14 persen, maka laju penurunan stunting per tahun haruslah di kisaran 3,4 persen. Dengan melihat kondisi aktual yang terjadi saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah “ditagih” komitmennya di tahun 2024. Hal ini agar tidak ada kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah yang berstatus “merah”. Status merah diberikan untuk daerah yang memiliki prevalensi di atas angka 30 persen.
Baca juga : Empat Alasan Kamu Harus Coba Scallion Sandwich ala Taiwan, Dijamin Bikin Nagih!
Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting
Untuk memastikan komitmen bersama dalam percepatan penurunan angka stunting, BKKBN menggelar Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) di Semarang pada hari Selasa (1 Maret 2022).
“Acara sosialisasi ini menjadi penting mengingat BKKBN sedang memfinalisasi RAN PASTI dengan pendekatan keluarga berisiko stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga di daerah-daerah begitu penting karena menjadi garda terdepan. RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. HastoWardoyo, Sp.OG (K).
Hasto Wardoyo menggaris bawahi, BKKBN yang ditugaskan Presiden Jokowi sebagai “pengendali” pencegahan stunting selalu mendukung dan memperhatikan upaya konvergen sidengan mengedepankan kebaharuan, khususnya di tingkat Desa dan Keluarga. Pemanfaatan data mikro keluarga dengan by name by address dan by problem tentunya.
BKKBN dengan 200.000 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari unsurBidan, PKK dan Kader KB atau kader pembangunan lainnya telah ada di Desa. Dengan demikian jumlah ini setara dengan 600.000 orang. Mereka akan dilatih dan mendampingi Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur, Ibu hamil, Ibu dalam masa interval kehamilan, serta anak usia 0-59 bulan.
Sosialisasi RAN PASTI di Semarang ini juga menjadi “titik tumpuh” awal bagi penjelasan mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kotaserta desa. Dibahas juga mengenai pemantuan, pelaporan serta evaluasi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, skenario “pendanaan” stunting di daerah. Indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan kepala daerah dalam mensejahterakan warganya dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Pemeriksaan door to door
Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir di acara ini, terlecut. Ia sekaligus menantang dirinya beserta jajarannya untuk terus berkomitmen memerangi stunting di wilayahnya. Secara intens, dirinya tidak segan-segan bersama Ketua PKK Kota Semarang melakukan pemeriksaan door to door ke lapangan. Hal ini untuk memastikan keluarga yang potensial stunting di daerah ditangani dengan benar dan maksimal.
“Begitu ada laporan kasus stunting, misalnya di daerah Mangunharjo, Tembalang saya bersama Ketua Forum Kota Sehat Semarang langsung turba atau turun ke bawah. Perangkat daerah hingga tokoh masyarakat saya libatkan. Untuk menjadikan persoalan stunting adalah persoalan dan kepedulian kita bersama,”ungkap Hendrar Prihadi.
Dalam Sosialisasi RAN PASTI yang digelar di Semarang ini menghadirkan Kepala BKKBN selaku Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat. Serta para wakil ketua dari unsur Sekretariat Wakil Presiden, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Kemendagri, serta Kemenkes.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
