SoloposFM – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di tanah air terus melonjak. Hal ini membuat sebagian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pemerintah daerah, ahli kesehatan, epidemiolog, hingga Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan lockdown dan PSBB. Mereka menilai lockdown merupakan upaya paling tepat untuk menekan kasus Covid-19 saat ini.
Ribuan orang juga telah meneken petisi daring yang mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satunya menerapkan karantina wilayah alias lockdown.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dalam penanganan Covid-19 yang terpenting adalah pembatasan mobilitas, bukan soal istilahnya. Budi menyebut baik lockdown, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sejatinya merupakan sebuah konsep pengendalian pandemi yang sama, yakni pembatasan mobilitas warga.
Ia mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Dalam hal ini, Budi menyebut ada sejumlah pengetatan kebijakan di kabupaten/kota yang berada di zona merah alias wilayah dengan risiko penularan tinggi.
Perketat PPKM
Pendapat beragam disampaikan Sobat Solopos, dalam sesi Dinamika 106, Rabu (23/6/2021), terkait solusi yang harus diambil pemerintah untuk menekan peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 agar tidak semakin menggila. Sebagian Sobat Solopos berpendapat, pemerintah harus memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Hal itu salah satunya disampaikan Tatik di Solo, “Setuju PPKM lebih diperketat. Selain itu, para pemimpin umat agama juga harus membantu pemerintah untuk mengajak masyarakat mematuhi peraturan atau anjuran dari pemerintah.”
Pendapat senada disampaikan Nur di Solo, “Kalau saya sangat berharap pemerintah segera ambil kebijakan tegas dan jelas. Mungkin tidak harus lockdown, tapi setidaknya ada pembatasan-pembatasan. Misal dilarang makan di tempat untuk usaha kuliner, pembatasan jam malam, dan dilakukan patroli. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan menyelamatkan negri ini.”
Pendapat berbeda disampaikan Sulung, di Sragen “Solusinya, prokes diperketat. Tidak perlu PPKM, PSBB atau apapun modelnya. Yang penting prokes 5M.”
“Saya prihatin. Apapun yang dilakukan pemerintah, banyak yang menentang bahkan melawan. Kalau kena wabah, pemerintah juga yang disalahkan. Apa maunya? Ayo, sinergi untuk melawan wabah dengan taat melakukan himbauan pemerintah, biar wabah dapat teratasi. Jangan apriori dengan yang dilakukan pemeritah,” ungkap Sriyatmo di Solo.
[Diunggah oleh Mita Kusuma]
