Radio Solopos – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai pidato kenegaraan Ketua DPR Puan Maharani dan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR 2025, Jumat (15/8/2025), membangkitkan semangat kepada pejabat daerah untuk membangun kembali daerahnya.
Ia mendorong kepada pejabat daerah di Jawa Tengah agar bisa mewujudkan nol persen kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Ya ini dalam rangka peringatan 80 tahun Indonesia merdeka ya, tadi sudah disampaikan Bu Ketua DPR RI dan Pak Presiden, otomatis memberi semangat pada daerah-daerah untuk lebih bisa membangun daerahnya,” ujar Sumanto, seperti dikutip Radio Solopos dari rilisnya, Jumat (15/8/2025).
Sumanto mengakui mengentaskan kemiskinan menjadi nol persen di Jawa Tengah adalah hal yang sulit. Namun, ia menegaskan berbagai upaya harus dijalankan untuk mewujudkan hal tersebut, bersama-sama antara DPRD Jateng dengan Pemprov.
Baca Juga
“Yang tadi ditekankan adalah, yang harus kita lakukan, membuat angka kemiskinan nol persen. Kita sudah pikir-pikir dengan Pak Gub ya, akan kita perjuangkan. Walaupun tantangannya berat, tapi harus kita laksanakan, karena mereka adalah Warga Negara Indonesia yang punya kedudukan yang sama,” sambung dia.
Sumanto lantas mengajak masyarakat mengenang jasa pahlawan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.
Berangkat dari semangat itu, Sumanto menyebut merupakan kewajiban bagi pemegang kebijakan untuk menyejahterakan hidup rakyat.
“Mungkin nenek atau kakek yang dulu juga berjuang untuk merdeka. Ini yang harus kita lakukan pendekatan terus, berjuang terus supaya menjadi setara dengan kita-kita, pendapatannya cukup. Ini yang menjadi tantangan bagi seluruh gubernur, anggota DPRD, juga ASN, masyarakat, pengusaha, untuk mengeroyok [kemiskinan] bersama,” pungkas Sumanto.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan kekuasaan merupakan alat yang ideal untuk mencapai tujuan baik, salah satunya menghapus kemiskinan.
Dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Puan mengatakan kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat.
“Kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya di dalam sidang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.
Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan. Dia percaya kekuasaan dijalankan dengan nilai, dengan etika, dan dengan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
Dengan segala sumber daya yang dimiliki, mulai dari birokrasi, anggaran, sumber daya alam hingga kewenangan, menurutnya rakyat menaruh harapan besar bahwa negara akan selalu hadir secara nyata.
Dia dan para pejabat, katanya hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial.
“Inilah mandat utama bagi kita semua para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” ucap Puan. (ADV/*)
