Radio Solopos, PEKALONGAN — Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sebanyak 251 petugas diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di Kota Pekalongan, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang kaki lima (PKL) dan usaha berbasis daring.
Pelaksanaan sensus ditandai dengan apel pencanangan yang dipimpin Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, di Lapangan Mataram, Jumat (12/6/2026).
Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti, menjelaskan sebanyak 251 petugas yang terdiri atas 221 petugas pendata lapangan dan 30 pengawas lapangan akan bertugas selama periode sensus.
Sebelum diterjunkan, seluruh petugas telah mengikuti pelatihan pada 3–10 Juni 2026 untuk memahami standar operasional prosedur (SOP), konsep, serta definisi yang digunakan dalam pendataan.
“Kami berharap petugas dapat bekerja sesuai SOP dan memahami konsep pendataan dengan baik sehingga data yang dihasilkan akurat dan berkualitas,” kata Hayu.
Menurut dia, cakupan Sensus Ekonomi 2026 sangat luas karena tidak hanya mendata perusahaan besar, tetapi juga usaha mikro, pedagang kaki lima, usaha keliling, hingga pelaku usaha online.
Bahkan, pendataan juga mencakup kondisi ekonomi rumah tangga yang memiliki aktivitas usaha.
“Dari sensus ini kita bisa melihat potensi ekonomi Kota Pekalongan secara menyeluruh. Yang didata tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga PKL, usaha keliling, hingga usaha online. Semua usaha akan terdata,” ujarnya.
Hayu menegaskan pelaksanaan sensus tidak berkaitan dengan penarikan pajak sehingga masyarakat diminta tidak khawatir saat didatangi petugas.
Jika terdapat penolakan di lapangan, BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta ketua RT setempat untuk memberikan pendampingan dan penjelasan kepada warga.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, menyebut hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Perekonomian Riil
Data yang terkumpul diharapkan mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara riil, termasuk perkembangan berbagai sektor usaha yang tumbuh di masyarakat.
Menurutnya, keberadaan PKL dan berbagai bentuk usaha lainnya yang semakin berkembang perlu dipetakan secara akurat agar pemerintah dapat menyusun program yang tepat sasaran.
“Yang pasti semuanya harus sesuai data dan kondisi riil di lapangan. Hasil sensus ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kita ingin mengetahui bagaimana kondisi dunia usaha saat ini, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi seperti situasi ekonomi dan berbagai kebijakan yang berdampak pada masyarakat,” ujar Aaf.
Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran lengkap mengenai potensi dan dinamika ekonomi Kota Pekalongan sehingga menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif di masa mendatang. (NA)