SoloposFM, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali dimulai 3 Juli-20 Juli 2021. Sejumlah pihak khawatir kebijakan ini akan berpegarus secara ekonomi.
Salah satunya syarat perjalanan yang mengharuskan membawa bukti vaksin dan bebas COVID-19 serta seluruh kegiatan dan tempat pariwisata ditutup sementara. Pelaku sektor ini menilai kebijakan tersebut akan berimbas terhadap pemasukan dari perjalanan pariwisata.
Baca juga : PPKM Darurat, Pendengar Solopos FM : Solo Sepi Dan Susah Cari Uang!
Penerapan PPKM darurat membuat pengusaha merumahkan hingga mengurangi karyawannya. Sebab, mal tutup saat penerapan PPKM darurat. Pengusaha mal berharap pemerintah memberikan sejumlah insentif karena adanya PPKM darurat. Pengusaha meminta insentif berupa keringanan pajak hingga subsidi untuk karyawan.
Bansos
Selama itu diterapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai (BST) kepada warga.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akn menyalurkan besaran bansos tunai senilai Rp 300.000/bulan kepada warga setiap awal bulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan paling lambat pekan depan sebesar Rp 600.000/bulan (untuk Mei-Juni).
Baca juga : Pakai Masker Double, Pendengar Solopos FM : Lebih Aman!
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST.
Ekonom UNS
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNS, Surakarta, Lukman Hakim, PhD menilai keputusan pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali sudah tepat. pada program Dinamika, Selasa (6/7/2021), ia menyatakan pemerintah tetap memperhatikan sektor ekonomi walau PPKM darurat Jawa-Bali diberlakukan. Hal ini sekaligus membantah penilaian sejumlah pihak yang menyebut pemerintah lebih mementingkan urusan kesehatan masyarakat ketimbang ekonomi.
“Saya kira pilihan untuk melaksanakan PPKM adalah pilihan yang tepat, karena hanya tinggal cara itu yang dianggap bisa mengurangi penularan yang semakin meluas,” ujar Lukman, seperti disampaikan humas UNS, Minggu (4/7/2021).
Lukman sepakat dengan pemetintah yang memberikan bansos dalam wujud uang tunai. Alasannya, bansos uang tunai lebih fleksibel bagi masyarakat membelanjakannya. Sehingga bisa membantu ekonomi lokal yang sedang terpuruk akibat pandemi covid-19.
“Bansos dalam bentuk uang, karena akan lebih fleksibel untuk membelanjakannya dan bisa beli di warung-warung tetangga sehingga bisa membantu menumbuhkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Opini Pendengar Solopos FM
Hasil polling SoloposFM, pada program Dinamika, Selasa (6/7/2021), mayoritas mengaku khawatir dengan dampak ekonomi dari pemerlakuam PPKM darurat. Sebanyak 75% peserta poling mengaku khawatir. Sedangkan 25% sisanya mengaku sebaliknya.
Berikut sejumlah opini mereka:
“Pengaruh terhadap ekonomi jelas pasti ada, terutama di level paling bawah. Namun ini semua adalah upaya untuk lebih baik. Kita semua hendaknya harus bisa memahaminya. Usaha pemerintah sudah betul-betul sekuat tenaga. Marilah kita saling bahu membahu jangan saling menyalahkan! Optimis kita bisa pulih dengan kebersamaan kita semua upaya menanggulangi wabah Covid-19,” ungkap Ahmad di Nayu.
“Pasti khawatir. Apalagi saya single salary. Kudu mulai berhemat,” tulis Eko di Palur.
“Jelas berdampak. Palagi banyak berita orang panic buying. Kalau saya sih belanja seperlunya saja. Tetap simpan dana darurat,” tulis Dewi di Kadipiro.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
