SoloposFM, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,32 persen, dari sebelumnya 11,25 persen (September 2021), menjadi 10,93 persen (Maret 2022). Ini berarti, penduduk miskin di Jateng berkurang 102,57 ribu orang, dari 3,93 juta jiwa menjadi 3,83 juta jiwa.
Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana mengatakan, rilis itu merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022. Adapun, metodologi pengukuran menggunakan konsep kebutuhan dasar atau basic needs approach, yang terdiri atas garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM).
“Alhamdulillah pada Maret 2022 terjadi penurunan kemiskinan dibanding September 2021. Di Jawa Tengah, penduduk miskin sebanyak 10,93 persen dari total penduduk atau 3,83 juta orang. Presentase ini terjadi penurunan 0,32 persen poin (dibanding September 2021) dan turun 0,86 persen poin, dibanding Maret 2021 yang sebesar 11,79 persen,” ujarnya, saat rilis daring, Jumat (15/7/2022).
Tren turunnya jumlah orang miskin di Jawa Tengah, dipandang Adhi sebagai suatu hal positif. Ini mengingat, selama ini provinsi yang dipimpin duet Ganjar-Yasin, fokus menurunkan kemiskinan dengan berbagai program.
Selain program pengentasan kemiskinan, Adhi mengatakan, beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jateng di antaranya Pandemi Covid-19 yang membaik. Pertumbuhan ekonomi Jateng Triwulan I 2022 mencapai 5,16 persen (y-to-y). Adapula faktor konsumsi rumah tangga pada PDRB yang tumbuh 4,30 persen (y-on-y) pada triwulan 1 2022.
Baca juga : Ganjar Dukung Wacana Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal
Efek Covid-19
Berdasarkan data BPS, Pemprov Jateng selalu berupaya menurunkan angka kemiskinan. Tercatat, pada September 2017 angka kemiskinan sebanyak 12,23 persen (4,20 juta orang), pada September 2018 tercatat 11,19 persen (3,87 juta orang), pada September 2019 sebesar 10,58 persen (3,68 juta orang).
Wabah Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan naik di 2020.Tercatat pada September 2020 jumlah orang miskin 4,12 juta orang atau 11,84 persen. Pada September 2021 turun menjadi 11,25 persen atau sejumlah 3,93 juta orang.
“Kondisi ini perlu kita syukuri (karena) program (penurunan) kemiskinan oleh pemerintah masyarakat, parpol, LSM dan keagamaan terjadi dampak positif dengan adanya terjadi penurunan kemiskinan,” ungkap Adhi.
Pada rilis tersebut, Adhi juga memaparkan kondisi kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. Ia mengatakan, ada sembilan provinsi yang masih mengalami kenaikan angka kemiskinan. Sementara itu, 25 provinsi lain mengalami penurunan angka kemiskinan.
Aceh menjadi provinsi tertinggi dalam prosentase penurunan kemiskinan dengan 0,89 persen poin (43,44 ribu jiwa). Namun secara jumlah, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penurunan warga miskin terbanyak, dengan 102,57 ribu jiwa.
Baca juga : Baznas Jateng Salurkan Daging Kurban Bentuk Rendang dan Kornet
Jurus Pemprov
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, atas penurunan angka kemiskinan yang masif. Dia meminta semua pihak agar lebih semangat dalam bekerja, untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.
“Kita mendapat informasi dari BPS bahwa penurunan angka kemiskinan sangat signifikan. Ada 25 provinsi mengalami penurunan. Jateng penurunan angka kemiskinan tertinggi, sekitar 102 ribu. Sudah diumumkan, ini artinya kita orang Jateng patut bersyukur, dan perlu giat lagi di era setelah pandemi,” kata Wagub, yang juga Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng, saat dikonfirmasi di Rumah Dinas Rinjani, Sabtu (16/7/2022).
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menerangkan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tak lepas dari upaya berbagai pihak. Beberapa program yang telah bergulir seperti renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, bantuan kepada keluarga miskin, pemasangan listrik gratis, dikelola ke dalam satu program unggulan, yakni Satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Satu Desa Dampingan. Bukan hanya itu, dalam pelaksanaannya juga dikerjakan secara gotong royong mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa. Hal ini, membuat penurunan kemiskinan di Jateng sangat signifikan.
Pada masa pemerintahannya mendampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gus Yasin melakukan komunikasi dengan para stakeholder terkait penurunan kemiskinan. Dari komunikasi tersebut, para stakeholder memberikan respon positif, untuk mewujudkan program bersama ini. Sehingga, pemerintah tidak bekerja sendirian untuk menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah.
Program Primadona
Menurutnya, capaian itu juga tidak lepas dari beberapa program Pemprov Jateng, dan program yang menjadi primadona, yakni program Satu OPD Satu Desa Dampingan, yang mana program ini memayungi beberapa program yang ada di dinas, seperti rehab RTLH, jambanisasi, bantuan keluarga miskin. Semua itu dikawal sampai level desa, koordinasi dengan pengurus RT, RW.
“Yang menarik, ketika kita gelorakan, kita komunikasikan dengan perusahaan yang memiliki CSR (Corporate Social Responsibility), kita diskusikan dengan tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi, mereka mengikuti. Ada beberapa masyarakat yang ikut andil sosialisasi pengentasan kemiskinan. Ada bedah rumah yang dilakukan oleh CSR, bahkan Baznas juga melakukan itu, memberikan insentif kepada masyarakat miskin, ada jambanisasi, pembuatan jalan, kita sinkronisasikan dengan program desa dampingan,” papar wagub.
Gus Yasin menyampaikan, program Satu OPD Satu Desa Dampingan telah direplikasi oleh beberapa pemerintah kabupaten/ kota. Menurutnya, hal itu sangat baik untuk bersama-sama memberikan rangsangan kepada masyarakat, agar bangkit dari zona kemiskinan. Dia menilai pemerintah kota/kabupaten memiliki andil yang cukup besar dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karenanya, wagub berharap agar seluruh kabupaten/kota melakukan langkah serupa.
“(Program) Desa dampingan, direplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Itu juga dirasakan masyarakat, dan (pemerintah) kabupaten/kota menyampaikan ini efektif,” tandasnya.
