Radio Solopos – Dewan Pers menggelar Workshop Peliputan Pemilu 2024 di Hotel Santika Premiere, Kota Semarang, pada Jumat (21/7/2023). Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha, Komisioner Bawaslu Rofiuddin, Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia dan Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana.
Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengatakan bahwa disrupsi digital dengan membanjirnya informasi di perangkat digital menjadi tantangan tersendiri bagi media, terutama menjelang Pemilihan Umum 2024.
“Disrupsi digital ini mendorong begitu banyak media muncul, khususnya media online,” katanya.
Ia mengingatkan, dengan begitu mudah dan banyaknya informasi yang berseliweran di era digital, media memiliki tantangan tersendiri untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
“Media harus memastikan bahwa hasil liputan, produk jurnalistik yang dihasilkan, benar-benar menjadi pegangan publik. Apalagi, kan belum semua media ‘online’ terverifikasi Dewan Pers. Meski demikian, Dewan Pers juga tidak bisa melarang beroperasi,” tambahnya.
Oleh karena itu, setiap jurnalis diharapkan mampu memahami peraturan yang berlaku selama melakukan peliputan Pemilu 2024.
Sementara itu, Komisioner KPU Jateng Muslim Aisha, mengatakan sistem dan pelaksanaan Pemilu 2024 sama dengan Pemilu 2019.
“Semua yang terlibat tentu memiliki pengalaman dalam menjalani pemilu sebelumnya. Pemilu 2024 kira-kira sudah mengalami seperti di Pemilu 2019,” kata Muslim.
Ia pun berharap media menyiarkan pemberitaan yang berimbang dan bersifat mencerahkan bagi masyarakat selama tahapan pemilu. Media juga harus mematuhi aturan dan regulasi dalam menyiarkan informasi seputar pemilu, baik yang bersifat berita maupun iklan.
Hal senada disampaikan Komisioner Bawaslu Rofiuddin. Menurutnya, media memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pemilu yang bersih.
“Bagaimana peran media untuk mencegah agar tidak terjadi praktik politik uang misalnya dengan menghadirkan liputan yang memberikan inspirasi kepada masyarakat bahwa politik uang itu membahayakan bagi proses demokrasi,” jelasnya.
Penyelenggaraan Workshop Peliputan Pemilu di Jateng merupakan yang keempat kalinya, setelah pembukaan di Jakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini rencananya akan digelar di 23 provinsi.
