Radio Solopos – Jumlah konten hoaks terus bertambah menjelang Pilpres 2024. Pimpinan partai menjadi sasaran hoaks tersebut.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menjelaskan ada 51 konten hoakspada 2022. Jumlahnya meningkat menjadi 98 konten Januari sampai Oktober 2023.
“Ada peningkatan, trennya seperti itu, semakin mendekati Pemilu, semakin banyak,” kata dia ditemui wartawan seusai acara Ngobrol Bareng Pesan dari Solo untuk Pemilu Damai 2024di Museum Monumen Pers, Jumat (27/10/2023) malam.
Acara tersebut diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia yang disiarkan TVRI dan RRI. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, dan Forum koordinasi pimpinan daerah Kota Solo.
“Hoaks menyasar Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Surya Paloh. Yang diserang hoaks banyak tokoh-tokoh pimpinan partai politik. Politik identitas belum muncul. Mudah-mudahan tidak muncul, nanti puncaknya Januari 2024,” lanjutnya dilansir solopos.com.
Menurut dia, jenis konten hoaks didominasi berupa meme. Sebagian kecil konten video. Konten hoaks disebarluaskan melalui platform Facebook dan Twitter.
“Sekarang politik identitas agak berkurang. Pada 2019 ada Pilkada DKI Jakarta, sekarang engak ada Pilkada DKI. Politik identitas berkurang, kami berharap gak ada. Kami berharap hoaks menurun pada Pemilu 2024 karena masa kampanye pendek,” jelasnya.
Menurut dia, semakin panjang tahapan Pemilu semakin banyak hoaks. Jumlah hoaks selama Maret 2019 sebanyak 377.
Usman menjelaskan tujuan hoaks dibuat supaya pemilu di Indonesia berlangsung tidak damai. Banyak hasil penelitian menjelaskan disinformasi politik di media sosial membuat demokrasi di satu negara mundur atau stagnan.
“Hoaks bisa membuat polarisasi perpecahan di masyarakat. Karena itu mari sama-sama lawan hoaks. Ini yang dikampanyekan Kominfo pada Pemilu 2024,” ungkapnya.
Menurut dia, media memiliki peran sebagai penjernih informasi yang tidak benar. Kementeriannya bekerja sama dengan sejumlah media untuk cek fakta. Selain itu, kementerian melakukan edukasi menyasar masyarakat.
“Masyarakat kami edukasi melalui literasi digital supaya tak percaya hoaks, tak membuat hoaks, tak menyebarkan hoaks,” ujarnya.
Dia mengatakan banyak peserta dari kalangan usia senior yang mengikuti edukasi. Kalangan senior lebih rentan percaya hoaks dari pada generasi muda.
Baca juga: Sultan HB X : Pemilu Bukan Ajang Perebutan Kekuasaan
