Radio Solopos – Dalam upaya mempercepat pencapaian kesetaraan serta keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta menggelar pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta, Purwanti, di sela-sela acara mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik dan infrastruktur yang ada di Kota Surakarta sudah terlihat sangat masif. “Hal ini perlu diimbangi dengan pembangunan dari sisi sumber daya manusia (SDM) yang terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG),” kata Purwanti ketika meninjau pelatihan yang digelar di Balaikota Surakarta, Selasa (21/5/2024).
Hal senada juga disampaikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DP3AP2KB, Selfi Rawung. Selfi mengatakan menurut Peraturan Presiden No 5 tahun 2015, PUG masih menjadi permasalahan dan tantangan pokok pada pembangunan.
“PUG merupakan hal yang penting untuk diinterasikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini tentunya perlu diimbangi juga dengan adanya pemahaman, komitmen dan kemampuan para pemangku kebijakan dalam pengintegrasian PUG di semua bidang, termasuk di dalamnya penerapan PPRG,” jelasnya.
Kota Surakarta, lanjut Selfi, sudah mencapai posisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang cukup baik. “Namun masih ada persoalan yang membutuhkan perhatian besar, antara lain rendahnya kontribusi pendapatan perempuan, tingginya pernikahan usia muda, tingginya kasus HIV/Aids dan adanya kesenjangan,” terang Selfi.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan bisa meningkatkan penanganan PUG dan perlindungan perempuan.
Pelatihan PPRG yang diselenggarakan tiga hari dari Senin-Rabu (20-22/5/2024) tersebut diikuti peserta dari berbagai lintas sektor, seperti media, LSM, sekolah, kelurahan KRPPA, organisasi masyarakat (Ormas) dan pelaku usaha di Kota Surakarta.
Melalui metode bimbingan teknis dan pelatihan, peserta benar-benar mendapatkan pendampingan dalam menyusun Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB) hingga menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) di setiap lembaga.