Radio Solopos, JAKARTA – Tulisan ini saya buat saat sedang menginap di salah satu resor di Sabang, kota di ujung barat Indonesia. Kota kecil di ujung barat Indonesia itu bukan sekadar simbol geografis dalam lagu kebangsaan, melainkan penanda awal dari rentang panjang ke-Indonesia-an, sebuah titik awal untuk mengingat kembali makna persatuan dan kebangsaan.
Sebagian besar warga Indonesia rasanya pernah mengucapkan kata Sabang yang menjadi bagian dari salah satu lagu “kebangsaan” populer. Awal lagunya jelas: “Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia…”
Lagu berjudul Dari Sabang Sampai Merauke itu termasuk lagu kebangsaan favorit, dan menjadikan Kota Sabang serta Merauke dikenal oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Menurut catatan Wikipedia, lagu Dari Sabang Sampai Merauke diciptakan R. Soerarjo pada 1961. Pesannya jelas, bahwa Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di barat, hingga Merauke, Papua, di sisi timur.
Menurut buku Wage Rudolf Soepratman: Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup (Anthony Hutabarat, 2001), lirik lagu Dari Sabang Sampai Merauke mulanya diciptakan oleh W.R. Soepratman dengan judul Dari Barat Sampai ke Timur. Namun, lirik lagu karya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu perlahan dilupakan, dan orang-orang lebih mengingat Dari Sabang Sampai Merauke yang memiliki kesamaan di tujuh baris liriknya, hanya berbeda di baris pertama.
Namun, popularitas Kota Sabang dalam lirik lagu belum sebanding dengan daya tarik orang untuk datang ke sana. Dari ratusan juta orang Indonesia yang pernah menyanyikan lagu itu, rasanya baru sebagian sangat kecil yang pernah menginjakkan kaki di kota tersebut.
Maka saya merasa beruntung pernah menginjakkan kaki di Kota Sabang, melihat langsung titik nol kilometer Indonesia, dan bahkan berucap: ingin kembali lagi lain kali ke Sabang menikmati alam yang indah—terutama wisata pantai dengan laut yang bersih dan bening menawan.
Menurut Wali Kota Sabang, Zulkifli H. Adam, Kota Sabang dihuni sekitar 48.000 penduduk dengan pendapatan asli daerah sekitar Rp61 miliar. APBD kota itu sekitar Rp600 miliar, yang sebagian besar disumbang dari dana transfer APBN.
Potensi ekonomi Sabang saat ini ditopang sektor pariwisata. Kunjungan turis mancanegara kebanyakan dari Malaysia, selain beberapa kunjungan turis Eropa dari kapal pesiar yang sesekali singgah.
Pesona bahari menjadi daya tarik utama wisata Sabang, seperti Pantai Iboih dan Pantai Sumur Tiga. Keindahan bawah laut di Pulau Rubiah juga populer untuk snorkeling dan diving. Saya sempat singgah sebentar di Pantai Pulau Rubiah, namun karena keterbatasan waktu tidak sempat menikmati snorkeling di pantai yang airnya tampak jernih itu.
Daya tarik wisata lain di Sabang, selain Tugu Nol Kilometer, juga terdapat destinasi sejarah seperti Benteng Jepang Anoi Itam, serta wisata alam seperti Air Terjun Pria Laot, Danau Aneuk Laot, dan Pemandian Air Panas Jaboi.
Wali Kota Zulkifli juga menyebutkan, kini muncul komunitas lumba-lumba di Teluk Sabang yang bisa dinikmati dari pukul 06.00 pagi hingga sekitar pukul 09.00. Atraksi “nonton lumba-lumba” itu bisa jadi akan menjadi daya tarik tersendiri ke depan.
Zulkifli kini menjabat periode kedua untuk masa bakti 2025–2030, bersama wakilnya Suradji Junus. Mereka dilantik oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 14 Juni 2025.
***
Saya singgah di Sabang dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 Serikat Perusahaan Pers (SPS) yang acaranya berpusat di Kota Banda Aceh sejak 20 Oktober.
Bersama sejumlah pengurus organisasi perusahaan media tertua di Indonesia itu, saya tentu gembira bisa berkesempatan mengunjungi sejumlah wilayah di provinsi terbarat Indonesia tersebut.
Sebelum bertemu dan dijamu oleh Wali Kota Sabang, kami juga mengunjungi Kota Jantho—Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar— yang terletak di pegunungan. Kami juga bertemu dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Selain itu, kami diterima Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar di Meuligoe Wali yang bergaya arsitektur Eropa, dan tampak mirip bangunan Gedung Putih. Meuligoe dalam bahasa Aceh berarti istana, rumah dinas, atau rumah besar.
Wali Nanggroe adalah pemimpin adat tertinggi di Aceh yang bertugas sebagai pemersatu masyarakat serta pembina adat, budaya, dan sejarah Aceh. Lembaga ini dibentuk berdasarkan kesepakatan damai (perjanjian Helsinki) antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Lembaga itu berwenang mengawasi lembaga adat, memberikan gelar kehormatan, menjaga pelestarian adat dan budaya, serta menjadi lembaga pertimbangan bagi pemerintah provinsi.
Maka bolehlah saya menganggap perayaan HUT SPS di Aceh sekaligus Rapat Kerja Nasional ini menjadi catatan sejarah tersendiri di saat kondisi industri media sedang gundah. Di satu sisi, industri media menghadapi tantangan bisnis untuk terus bertahan dari dampak disrupsi teknologi digital yang mengubah perilaku masyarakat, pembaca, dan pengiklan. Di sisi lain, industri media juga tengah menghadapi tantangan besar untuk mengurangi dampak negatif disinformasi publik dan misinformasi yang kian menciptakan distorsi sosial bahkan bencana sosial.
Di pengujung gelaran itu, SPS mengeluarkan deklarasi Sabang, untuk menyuarakan keprihatinan dan seruan penyelamatan industri media dari berbagai aspek—termasuk memperkuat kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dalam deklarasi yang dibacakan di Titik Nol Indonesia pada 22 Oktober itu SPS mendesak stakeholders untuk menyelamatkan pers sekaligus melindungi masyarakat.
Pertama, SPS mendukung terwujudnya Dana Jurnalisme Indonesia yang diinisiasi Dewan Pers, untuk menopang jurnalisme independen, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Dana jurnalisme diyakini sebagai investasi bangsa untuk memastikan setiap warga negara mendapat informasi yang benar dan bermartabat.
Kedua, SPS menyerukan langkah bersama menjaga keberlanjutan ekonomi industri media nasional. Tuntutannya antara lain penghapusan Pajak Pertambahan Nilai bagi produk media cetak, penataan belanja iklan pemerintah yang transparan dan adil, serta penguatan model bisnis media yang inovatif dan berkeadilan. SPS meyakini, hanya dengan media yang tangguh secara ekonomi, kedaulatan informasi dapat ditegakkan.
Ketiga, SPS berkomitmen menumbuhkan literasi media bagi generasi muda Indonesia agar mereka tumbuh sebagai pembaca yang cerdas, kritis, dan beretika.
SPS percaya, masa depan pers Indonesia bergantung pada sejauh mana generasi muda mencintai kebenaran dan menghormati kebebasan berekspresi.
“Dari Sabang, kami tegaskan: Pers Maju, Generasi Indonesia Melaju!” Begitu kira-kira petikan deklarasi yang dibacakan Ketua Umum SPS Yanuar P. Ruswita bersama segenap jajaran SPS pusat dan daerah dari Aceh hingga Papua.
***
Deklarasi di Titik Nol Kilometer Indonesia itu menjadi sangat relevan. Dari sisi peran dan fungsi, pers dan jurnalisme—yang tak terpisahkan dari industri media—kini berada di persimpangan jalan: membangun atau menghancurkan.
Tantangan untuk menguatkan peran pers dalam membangun peradaban menjadi keniscayaan. Apalagi bila melihat situasi negeri kita hari ini, ketika pers dan media sering dianggap ikut mendistorsi bangunan sosial kemasyarakatan.
Bahkan suara keprihatinan itu datang dari Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar. Teungku Malik Mahmud, yang kini berusia 86 tahun, prihatin atas meningkatnya daya rusak media digital, khususnya media sosial. Ia menganggap media digital telah menggerus karakter generasi muda bangsa.
Keprihatinan itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus SPS di Meuligoe Wali, Gampong Blang Manyang, Aceh Besar, Selasa (21/10/2025).
Kemajuan teknologi digital dalam banyak hal telah memfasilitasi penyebaran disinformasi dan pemutarbalikan kebenaran. Anak-anak muda, seperti kebanyakan masyarakat lain, mudah percaya pada hoaks dan fake news. Budaya dirusak, sopan santun hilang, dan kehalusan budi bahasa bangsa terkikis.
“Semua ini sedang dirusak oleh penyalahgunaan media digital. Daya rusaknya sangat tinggi,” ujar Teungku Malik.
Liberalisasi digital juga telah menyeret Indonesia menjadi korban. “Negara kita makin terseret dalam jerat kapitalisme global melalui platform digital. Ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Karenanya, Wali Nanggroe yang terlibat intensif dalam perjanjian Helsinki itu mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan regulasi guna mengatasi dampak buruk media digital dan media sosial.
Tentu saja saya sepakat dengan keresahan Wali Nanggroe itu. Selalu ada kecenderungan, liberalisasi yang kebablasan akan membawa dampak buruk yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Algoritma digital hari ini telah menjebak banyak orang—begitu mudah percaya pada informasi deras yang masuk dalam genggaman jemari, meskipun kebenarannya belum tahu pasti. Pengaruhnya mengalir sangat dalam, dan jauh. Dampaknya begitu keras terhadap harmoni sosial dan politik kita.
Apabila kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin distorsi digital di tengah masyarakat yang masih illiterate ini akan terus menjadi bahan bakar bagi bencana sosial. Gejalanya pun makin tampak nyata.
Di sinilah, dari titik nol kilometer, kita seakan diajak kembali meneguhkan sikap: ke mana bangsa ini hendak melaju di era digital yang disruptif ini, agar tidak semakin salah arah.
Nah, bagaimana menurut Anda? (*)
(Penulis: Arif Budisusilo, Presiden Direktur Solopos Media Group (SMG))