Radio Solopos, BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami, melemparkan kritik pedas kepada pemerintah terkait bencana yang menyelimuti tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Umar menyebut situasi di Aceh saat ini bukan lagi sekadar bencana alam melainkan bencana kemanusiaan yang diperparah oleh kelalaian struktural.
Ia menyebut suplai logistik pangan dan bahan bakar minyak (BBM) di Aceh menipis hingga ke titik ekstrem.
“Kondisi ini tidak menjawab perhatian pusat dalam menangani bencana. Kelaparan ekstrem mulai terasa, dan jika ini berlanjut, huru-hara tak terelakkan. Penjarahan akan terjadi demi sesuap nasi,” ujar Umar dalam rilis resminya yang dikirimkan ke Radio Solopos, Rabu (3/12/2025).
Umar menggambarkan bau lumpur dan amis kematian menyelimuti tiga provinsi yang terkena bencana itu.
755 Orang Meninggal
Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban meninggal mencapai 755 jiwa dan 647 lainnya hilang. Sementara jumlah korban yang terluka mencapai 2.600 orang.
Dari 755 yang meninggal, 220 merupakan warga Aceh, 236 dari Sumatra Barat, dan 299 dari Sumatra Utara.
Total penduduk terdampak adalah 3,3 juta jiwa dengan komposisi Sumatra Utara 1,7 juta jiwa, sementara Aceh 1,5 juta jiwa, dan Sumatra Barat 140.500 jiwa.
Lalu, jumlah pengungsi per Rabu (3/12/2025) adalah 106.200 di Sumatra Barat, 538.800 di Sumatra Utara, dan 1,5 juta jiwa di Aceh.
Umar Hakim mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima wilayah Aceh Tengah kini terisolasi total.
Akses jalan putus, jembatan lenyap, dan cadangan logistik di gudang-gudang daerah telah habis.
Umar Hakim mengungkapkan fakta mengejutkan. Para bupati di wilayah terdampak dilaporkan kewalahan dan nyaris menyerah karena ketiadaan sumber daya, sementara upaya pemerintah provinsi dinilai tidak memadai untuk skala kehancuran sebesar itu.
“Pemerintah pusat terlihat hanya seremonial. Pejabat datang, foto-foto, lalu pulang. Ini panggung pansos (panjat sosial) di atas mayat rakyat Sumatera,” tegas Umar.
Kritik Umar menajam ketika membandingkan respons pemerintah saat ini dengan masa konflik Aceh. Ia mempertanyakan absennya armada militer besar-besaran untuk misi kemanusiaan.
“Harusnya Presiden kerahkan armada laut dan langit untuk supply barang makanan. Penanganan harus punya tim khusus dan terakomodir. Jangan hanya ketika konflik segala macam alat perang diturunkan karena ingin merenggut kekayaan alam kami. Giliran rakyat butuh makan, mana armada itu?” protesnya.
Ia mengatakan frustrasi rakyat di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, telah mencapai titik didih.
“Jika tidak sanggup, menyerah saja. Tetapkan ini sebagai Bencana Nasional agar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang ambil alih dan tangani langsung,” pungkasnya.
Sikap Prabowo
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.
“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumara, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pratikno melanjutkan, seluruh kementerian dan lembaga juga telah diinstruksikan untuk ekstra responsif dalam penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.
“Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif, dan memastikan (seluruhnya) fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengarahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa dari TNI dan Polri,” ujar Pratikno seperti dikabarkan Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno juga menekankan Presiden Prabowo menginstruksikan ada peningkatan respons terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra.