SoloposFM, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada 2024. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada akan digelar pada November 2024. Pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024. Sementara Pilkada akan digelar pada November 2024.
Sederet persiapan telah dilakukan pemerintah jelang gelaran tersebut. Mulai dari melantik KPU dan Bawaslu 2022-2027, Finalisasi payung hukum Pemilu, Alokasi dana persiapan pemilu 2024 hingga menyiapkan Gubernur/pimpinan daerah yang masuk masa akhir jabatan.
Seperti apakah persiapan Pemilu oleh KPU dan Bawaslu Kota Surakarta? Dan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif di gelaran tersebut?
SoloposFM membahasnya dalam Program Lintas Kota dengan mengambil tema “Persiapan Pemilihan Umum 2024 Di Kota Solo”, Jumat (26/8/2022). Hadir sebagai narasumber di studio SoloposFM, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, Nurul Sutarti dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta, Budi Wahyono.
Baca juga : Wujudkan Kota Solo Repsonsif Gender, 35 Perwakilan OPD Hadiri Sosialisasi Lomba Program Responsif Gender
Sosialisasi Pemilih Pemula
Ketua KPU Kota Surakarta, Nurul Sutarti mengungkapkan pihaknya sudah memulai sosialisasi khususnya ke pemilih pemula. Sejumlah sekolah disasar melalui program pelajar Pancasila.
“Pemahaman demokrasi kita lakukan ke sekolah-sekolah lewat pelajar Pancasila. Saat ini sudah ada di 2 SMA Negeri dan yang lain bergilir. Sekolah di tingkat ini kan ada pemilih pemula, dimana pada 2024 mereka sudah menggunakan hak pilihnya karena sudah 17 tahun,” papar Nurul.
Ketua Bawaslu Kota Surakarta, Budi Wahyono menambahkan kesadaran menjadi peserta Pemilu tidak hanya kesadaran hadir di TPS, tapi juga memberikan konten yang positif.
“Misalnya mengajak komunitas muda menolak money politik. Juga aktif mengecek website KPU dan Bawaslu untuk melihat update tahapan Pemilu,” papar Budi.
Budi juga menyoroti tantangan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana mereka membutuhkan energi dalam proses pencoblosan hingga rekapitulasi.
“Perlu ada terobosan yang memudahkan secara teknis pelaksanaan di TPS. Agar tidak ada kejadian serupa yang memakan korban, yaitu petugas yang kelelahan hingga meninggal,” ungkap Budi.
Sosialisai Anti Hoax
Berita bohong atau hoax masih menjadi fokus sosialisasi pemilu. Menurut Nurul pihaknya kini gencar memanfaatkan media sosial untuk sosialisai.
“Di medsos sosialisasi karena dirasa lebih efektif dalam memberikan informasi yang benar tentang tahapan Pemilu sekaligus mengcounter hoax. Mengingat pemilih pemula juga merupakan pengguna aktif medsos, maka kami optimalkan semua platform tersebut untuk sosialisasi,” jelas Nurul.
Sementara itu, Budi meminta masyarakat mengecek keanggotaan mereka dalam parpol dengan mengeceknya di infopemilu.kpu.go.id.
“Masukkan nama agar tau terdaftar atau tidak dalam partai politik. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika NIK disalahgunakan atau dimasukkan menjadi anggota Parpol, sementara pemilik NIK malahan tidak tau. Sangat bahaya, misalnya dia PNS, jika ketahuan jadi anggota Parpol bisa kena sanksi. Padahal mungkin dia tidak tau,” jelas Budi.
Masayrakat yang merasa NIK nya dicatut suatu Parpol tanpa persetujuan mereka, diinta untuk aktif melaporkan ke Bawaslu. Masyarakat bisa datang langsung atau memanfaatkan website Bawaslu.
Baca juga : Keren, Sukoharjo Miliki Mal Pelayanan Publik