Radio Solopos, SOLO – Pemerintah daerah di wilayah Soloraya terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pangan sehat dan ketahanan pangan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis serta peningkatan kualitas gizi anak sekolah.
Keinginan memperkuat kolaborasi itu tercermin dalam diskusi ketahanan pangan yang digelar LSM Gita Pertiwi di Hotel Dana Solo, Kamis (18/12/2025).
Diskusi mengambil tema “Membangun Kerja sama Urban dan Peri-Urban Untuk Suplai Pangan Sehat di Sekolah” itu menghadirkan empat narasumber yang berasal dari sejumlah unsur.
Masing-masing Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo Wahyu Kristina, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno, dosen Fakultas Peternakan UNS Dr. Winny Swastike dan Direktur Yayasan Gita Pertiwi Titik Eka Sasanti.
Pembicara pertama, Wahyu Kristina menegaskan Pemkot Solo memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin terselenggaranya pangan yang aman dan sehat di wilayahnya.
Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat terkait makan bergizi gratis bagi anak sekolah sebagai upaya menyiapkan generasi emas 2045.
Lahan Terbatas
Kristina menjelaskan, Kota Surakarta memiliki keterbatasan lahan pertanian. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, lahan pertanian Kota Solo tercatat nol hektare, meski secara eksisting masih terdapat sekitar 16 hektare lahan tanaman pangan yang tersebar di 54 kelurahan.
“Dari luasan tersebut, sekitar dua hektare dimanfaatkan oleh kelompok tani dan kelompok wanita tani dalam skala kecil,” katanya.
Untuk mengoptimalkan kondisi tersebut, lanjut Kristina, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo mendorong pemanfaatan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif melalui program urban farming.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Taman Winasis, yang meraih penghargaan Innovative Government Award kategori non-digital dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat direplikasi di tingkat kelompok masyarakat.
Selain produksi, Pemkot Surakarta juga memperkuat aspek keamanan pangan melalui pembentukan Tim Jaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) yang bertugas memantau dan mengawasi pangan yang beredar agar aman dikonsumsi.
“Pemerintah menegaskan prinsip ‘if it’s not safe, it’s not food’ dalam setiap pengawasan pangan,” ujar Kristina.
Tantangan Pangan Sehat
Dari kalangan akademisi, perwakilan P4GKM UNS, Dr. Winny Swantike, menyampaikan tantangan pangan sehat di sekolah tidak hanya berkaitan dengan kantin tetapi juga rantai pasok, higienitas, sumber bahan baku, serta jajanan di luar sekolah.
Berdasarkan riset yang dilakukan pihaknya, masih ditemukan jajanan yang berisiko tercemar meskipun tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks.
“Ternyata dari berbagai macam riset itu ada kantin yang memang sudah aware tentang bagaimana sih anak didiknya itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Makanan yang tidak sehat yang gimana nih? Yang GGL pasti gula, garam, lemaknya tinggi,” ujarnya.
Winny menekankan perlunya regulasi yang jelas terkait pengelolaan kantin sekolah sehat, termasuk sertifikasi pemasok pangan, pengawasan bahan tambahan pangan, serta kerja sama lintas pihak antara sekolah, pemerintah, pelaku UMKM, dan akademisi.
“Yang sudah mulai aware terhadap kemasan, sudah mulai mungkin dilihat sampai kandungan gizi dan lain sebagainya. Tapi ternyata siswa-siswa di sekolah itu juga kadang ada loh yang masih jajan di luar. Atau mungkin di kantinnya juga ada makanan-makanan yang bisa dikatakan masih mengandung BTP. Bahan tambahan pangan yang tidak dianjurkan gitu ya,” lanjutnya.
Peran Strategis
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, Bagas Windaryatno, menyatakan bahwa Sukoharjo memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan Kota Surakarta.
Dengan luas lahan pertanian sekitar 20.400 hektare dan dukungan irigasi teknis seluas 14.254 hektare, Sukoharjo mampu panen padi hingga tiga kali dalam setahun.
Bagas menyebutkan, Sukoharjo tercatat mengalami surplus beras sekitar 142.000 ton per tahun sehingga dinilai mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok wilayah sekitar, termasuk Kota Solo.
“Kalau kita hitung angka konsumsi beras di Solo, dan Sukoharjo cukup saya kira. Karena penduduk Sukoharjo itu hampir 1 juta jiwa, kalau Solo ya beda tipis. Jadi artinya kalau kebutuhan makan pokok Kota Solo, saya pikir dari Sukoharjo sangat cukup. Apalagi ada Boyolali juga, ada Klaten, ada Sragen. Yang Soloraya ini alhamdulillah untuk potensi sumber bahan-bahan baik itu padi maupun bahan-bahan yang lain ini tercukupi dengan baik,” paparnya.
Ia juga menyampaikan optimisme terhadap target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Nanti 31 Desember ada rilis dari Pak Menteri Pertanian. Kita sudah swasembada pangan. Dan harapannya ini berkelanjutan. Paket kebijakan pemerintah yang diturunkan untuk itu benar-benar bisa dirasakan petani,” tandasnya.
Pembenahan Kantin
Direktur Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menambahkan pembenahan kantin sekolah menjadi faktor penting dalam menurunkan angka gemuk dan obesitas anak.
Berdasarkan riset tahun 2019, prevalensi gemuk dan obesitas anak SD dan SMP di Kota Solo mencapai 38 persen.
Setelah pendampingan selama enam tahun di 11 sekolah percontohan, angka tersebut turun menjadi sekitar 31 persen pada 2025.
“Gita Pertiwi bersama pemerintah daerah mendorong penerapan lima pilar kantin sekolah sehat, meliputi aspek fisik, manajemen, menu, pangan jajanan anak sekolah, dan promosi kesehatan,” katanya.
Selain itu, lanjut Titik, kolaborasi dengan daerah penyangga seperti Sukoharjo dan Boyolali juga dilakukan untuk menjamin pasokan pangan sehat, termasuk beras, sayuran, bumbu, dan buah.
Upaya lain yang dikembangkan adalah pengelolaan pangan berlebih dan pengurangan food loss dan food waste.
Melalui kerja sama dengan pedagang pasar, Soloraya mampu menyelamatkan sekitar 50 ton pangan layak konsumsi per tahun untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami bekerja sama dengan pedagang di Pasar Cepogo mengorganisasi pangan berlebih. Wortel, kobis yang biasanya para pedagang itu dibuang, masuk tempat sampah. Kami edukasi, kami organisir, kita selamatkan, kita bawa ke Solo. Siapa penerimanya? Ada banyak pantai asuhan. Setahun rata-rata kami bisa menyelamatkan dari Solo, dari Sukoharjo, dari Boyolali, itu 50 ton pangan berlebih layak konsumsi yang terselamatkan,” ungkapnya.
Sebagai penyelenggara acara, Titik berharap kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai pasok pangan, meningkatkan kemandirian pangan lokal, serta mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis secara berkelanjutan.
“Bapak Ibu semua, lebih tadi menekankan bagaimana kalau bicara suplai pangan, itu tidak perlu produk pangannya itu wisata. Riset kami beras, berasnya Sukoharjo, berasnya Klaten, itu ternyata begitu panen, diolah, itu tidak langsung dibeli dan dikonsumsi masyarakat Soloraya. Berasnya itu wisata dulu baru nanti balik lagi ke sini, kemudian didistribusikan ke Soloraya. Nah, itu adalah pembelajaran bagaimana sih kalau rantai aliran pangannya itu kita perpendek,” tutupnya.
