Radio Solopos, KLATEN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mulai mengintensifkan penanganan dampak musim kemarau.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten menyiapkan sekitar 1.000 truk tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di daerah yang terdampak kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD Klaten, Syahruna, mengatakan penyaluran air bersih telah dilakukan sejak pertengahan Mei 2026.
Wilayah Kemalang menjadi daerah yang diprioritaskan untuk menerima bantuan karena berpotensi kekeringan paling tinggi.
Sejumlah desa seperti Sidorejo, Tlogowatu, dan Kendalsari telah mengajukan permohonan bantuan air bersih.
Hingga pertengahan Juli, BPBD telah menyalurkan sekitar 236 tangki atau setara dengan 1.180.000 liter air bersih.
Bantuan tersebut menjangkau 3.148 kepala keluarga atau sekitar 10.407 jiwa.
Menurut Syahruna, distribusi air bersih masih akan terus berlangsung.
Penyaluran sempat dihentikan selama sepekan karena kondisi sumber air di beberapa desa masih mencukupi.
Namun, setelah kembali menerima permohonan dari pemerintah desa.
Kemudian pihak BPBD melanjutkan pengiriman air bersih setiap hari.
Permintaan Air Menurun
Syahruna menjelaskan permintaan bantuan air bersih justru menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Hal itu dipengaruhi berbagai upaya jangka panjang yang telah dilakukan pemerintah.
BPBD menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membangun sumur di desa yang memiliki potensi ketersediaan air tanah.
Sementara desa yang kualitas air tanahnya kurang layak akan disambungkan ke jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Kebijakan tersebut membuat jumlah wilayah yang terdampak semakin berkurang.
Pada 2023 terdapat 11 kecamatan dan 26 desa yang membutuhkan bantuan air bersih.
Sedangkan pada Tahun 2025 jumlahnya menurun jadi satu kecamatan dan empat desa.
Tahun ini BPBD berharap ancaman kekeringan hanya akan terjadi di Kemalang, meski wilayah Bayat masih memiliki potensi terdampak.
BPBD juga menerapkan prosedur verifikasi sebelum menyalurkan bantuan.
Setiap permohonan dari desa akan dicek langsung di lapangan.
Setelah dipastikan mengalami kekeringan, BPBD akan berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan titik penampungan dan mekanisme distribusi kepada warga.
Monitoring dilakukan setiap pekan.
Solusi Jangka Panjang
BPBD memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga awal September.
Penyaluran air bersih diperkirakan berlangsung hingga Oktober karena intensitas curah hujan yang turun setelah puncak kemarau belum mencukupi bak penampungan warga.
Selain mendistribusikan air, BPBD bersama PUPR, PDAM, BNPB, dan BPBD Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan tandon air serta memperbaiki penampungan yang rusak.
BPBD membuka peluang kerja sama dengan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyediaan air bersih maupun fasilitas penampungan.
Syahruna menambahkan musim kemarau tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih. Sektor pertanian, kesehatan, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai.
Masyarakat diimbau tidak membakar sisa tanaman setelah panen karena api berpotensi meluas saat kondisi kering dan berangin.
Untuk solusi jangka panjang, pemerintah terus mengkaji pembangunan jaringan air dari wilayah yang masih memiliki sumber mata air.
Namun, upaya tersebut terkendala kondisi geografis serta tingginya biaya pembangunan infrastruktur.
Pemerintah mendorong kerja sama antardesa agar distribusi air dapat dilakukan dari sumber terdekat sehingga penanganan kekeringan menjadi lebih efektif.