Radio Solopos — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengeluhkan tentang adanya “raja-raja kecil” yang berupaya menghambat kebijakan efisiensi anggaran mendapatkan tanggapan beragam.
Politikus PDIP, Deddy Sitorus, meminta Prabowo Subianto menunjuk langsung sosok ‘raja kecil’ itu.
“Presiden saja harusnya langsung sebut [oknumnya], kalau menurut saya. Enggak usah nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, implikasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Anggota Komisi II DPR ini mengaku heran dengan Prabowo yang menyampaikan isu raja kecil ke publik.
Padahal menurut Deddy, dengan sumber daya politik yang begitu besar, masalah seperti itu menurutnya lebih baik diselesaikan dalam internal.
“Kan harusnya problem begitu diselesaikan dan nggak disampaikan ke publik, seperti itu kalau saya,” tuturnya.
Deddy justru menilai pernyataan Prabowo mengundang pertanyaan publik mengenai siapa oknum atau ‘raja kecil’ yang dimaksud Prabowo itu.
Sebelumnya, Prabowo mengaku geram ada oknum-oknum atau ‘raja kecil’ yang terus melawannya dalam upaya menjalankan efisiensi keuangan negara.
Prabowo menuturkan dirinya sebenarnya ingin melakukan penghematan dan menjaga pengeluaran agar terjaga dalam kebutuhan yang memang mendesak.
“Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya.
Prabowo mengatakan efisiensi nantinya juga akan mengarah ke bidang pendidikan dan infrastruktu, khususnya dalam memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.
Kepala Negara menekankan negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki.
Bahkan, dia menilai melalui efisiensi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah.
Oleh sebab itu, dia menekankan efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubazir.
“Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” pungkas Prabowo.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait dengan “raja kecil” yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto yang terus mengganjal upaya pemerintah dalam mengefisiensi anggaran.
Dahnil mengatakan memang oknum-oknum “raja kecil” yang berupaya mengganjal program Prabowo memang turut terasa olehnya.
“Upaya menjegal kebijakan Presiden Prabowo oleh ‘raja-raja kecil’ seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” tulisnya dalam akun sosial media X pribadi @Dahnilanzar, Selasa (11/2/2025).
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) itu pun menyebut kebijakan Prabowo yang ingin melakukan efisiensi masih banyak yang melawan karena merasa kehilangan keuntungan.
“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektivitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente. Diganggu agar gagal dan lainnya,” tuturnya.
Tak hanya itu, Dahnil meyakini masih banyak pejabat yang ingin melakukan perbaikan meskipun tidak mudah.
“Memang jalan menuju perbaikan dan perubahan tidak mudah, namun saya yakin masih banyak birokrat yang ingin perbaikan,” tandas Dahnil.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Siapa Sosok ‘Raja Kecil’ yang Berani Jegal Efisiensi Prabowo?”
