SoloposFM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) kemungkinan baru dibuka kembali pada 2021. Namun, kondisi tersebut tetap akan melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Hal yang sama juga berlaku untuk sekolah kedinasan. Namun, kata Tjahjo, penundaan seleksi seperti itu tidak berlaku untuk sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN). Lebih lanjut Tjahjo menegaskan, alasan peniadaan CPNS yakni karena rangkaian seleksi CPNS 2019-2020 baru saja selesai. Kemudian, para calon PNS yang telah terseleksi belum semuanya dilantik karena ujian wawancara dan lain-lain ditunda. Akan tetapi, Tjahjo mengatakan, penerimaan kedinasan seperti sekolah kepolisian dan militer akan tetap terlaksana sesuai jadwalnya.
Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan penyederhanaan birokrasi sehingga kebutuhan pegawai bisa menggunakan PNS yang sudah ada. Saat ini, Kementerian bersama jajarannya yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menghitung kebutuhan PNS dan anggaran untuk melaksanakan penerimaan CPNS selanjutnya.
Peningkatan Stress PNS dan Peralihan Minat Pencari KErja
Baca Juga
Moratorium CPNS ini berdampak pada re-distribusi atau penataan ulang pegawai. Terjadi optimalisasi pegawai di tubuh birokrasi. Menurut Prof. Dr. Endang Larasati, Pengamat Kebijakan Publik dari UNDIP, dalam program Dinamika 103, Rabu (9/7/2020), mengungkapkan akan terjadi peningkatan pekerjaan birokrasi di pemerinah. Hal ini tentu akan meningkatkan stress pegawai yang berimbas kepada keluarga dan masyarakat. Di birokrasi sendiri otomatis ada penataan ulang sistem kedinasan karena anggaran yang dibatasi.
“Moratorium CPNS kepada pencari kerja akan ber-impact pada hilangnya kesempatan pencari kerja untuk dapatkan kesempatan pekerjaan di sektor public. Akan meningkatkan pengangguran sehingag menimbulkan gangguan/keresahan stress, gangguan stabilitas hingga peningkatan kejahatan karena tuntutan sosial ekonomi di masyarakat,” papar Direktur SDM UNDIP ini.
Menurut Endang, bagi pemerintah tentu keputusan ini tepat untuk kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Orientasi pemerintah lebih ke penanganan pandemi, sehingga hal yang bisa dipending/ditunda akan dilakukan karena mengutamakan nyawa dan kesehatan masyarakat.
“Minat akan beralih atau harus beralih untuk mempertahankan hidup, sehingga tercipta lapangan kerja baru yang belum kita prediksikan sebelumnya. Minat akan CPNS akan tetap tinggi mengingat kondisi budaya masyarakat. Namun, moratorium memaksa meraka beralih untuk bertahan hidup,” pungkas Endang.
[Diunggah oleh Avrilia Wahyuana]
