Radio Solopos, SOLO – Anggota DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah membangun tata kelola yang responsif terhadap persoalan masyarakat dan berorientasi pada kepentingan publik.
Kunci utamanya terletak pada komunikasi terbuka antara pemerintah, DPRD, dan warga.
Hal tersebut dikemukakan oleh empat Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, yakni Sumarsono, Subandi, Ayuning Sekar Suci, dan Antonius Yogo Prabowo, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Selasar yang disiarkan di Radio Solopos pada Jumat (28/8/2026).
Kebutuhan Daerah
Sumarsono menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif.
Baca Juga
Menurutnya, kebijakan harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Misalnya kebutuhan warga di wilayah Pantura, sangat berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan.
Senada dengan hal itu, Subandi mendesak pemerintah agar bergerak cepat merespons persoalan warga.
Keterlibatan tiga unsur utama pemerintah daerah, DPRD, dan tokoh masyarakat sangat krusial dalam bermusyawarah agar penanganan masalah berjalan lebih tanggap.
Aspirasi dan Digitalisasi
Untuk menyerap aspirasi, para anggota dewan memanfaatkan berbagai saluran, mulai dari reses, kunjungan daerah pemilihan (dapil), musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), hingga jaringan partai politik di tingkat desa.
Ayuning Sekar Suci menambahkan bahwa perkembangan teknologi kian mempermudah masyarakat di berbagai daerah termasuk wilayah pelosok untuk menyampaikan aspirasi.
Masukan yang masuk mencakup perbaikan jalan rusak, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan kegiatan warga.
Namun, ia mengingatkan seluruh usulan tetap harus diverifikasi sesuai prosedur sebelum dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sementara itu, Antonius Yogo Prabowo menyoroti peran digitalisasi yang mengubah pola interaksi warga dengan wakil rakyat.
Saluran media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok kini menjadi sarana penyampaian kritik maupun proposal pembangunan.
Selama disampaikan secara konstruktif dan tidak bernada serangan personal, kritik digital sangat berguna sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Aksi Nyata
Para legislator sepakat bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap laporan semata.
Sumarsono menegaskan warga tidak perlu jauh-jauh datang ke Semarang, melainkan cukup memanfaatkan saluran komunikasi yang ada di dapil masing-masing untuk mendapat kepastian respons.
Sebagai bentuk konkret pelayanan responsif, Yogo mengapresiasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat.
Namun, ia menyuarakan pentingnya sikap ramah dan humanis dari para petugas di garda depan.
Kualitas interaksi aparatur inilah yang menjadi cerminan utama wajah pemerintah di mata publik.
Melalui komunikasi terbuka, sinergi lintas lembaga, dan pelayanan yang lebih baik, DPRD Jateng mendorong pemerintah daerah bergerak lebih tanggap.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
