Radio Solopos – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara resmi mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan subsidi motor listrik. Kebijakan dinilai kontra-produktif dan tidak menjawab masalah penurunan daya beli masyarakat.
Tory Damantoro, Ketua Umum MTI mengungkapkan, “Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat yang butuh kebijakan untuk meringankan pengeluaran, dan menambah pendapatan”.
Menurutnya, kebijakan datang di waktu yang tidak tepat karena tabungan masyarakat menipis, dan daya beli melemah. Subsidi untuk produk konsumtif (motor) justru menciptakan liabilitas baru (cicilan, maintenance), bukan menyelesaikan masalah pokok penurunan pendapatan.
Sementara itu, Djoko Setijowarno, Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah mengungkapkan, harapan pemerintah sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita.
“Masyarakat memaknai stimulus sebagai cara untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, yang mana motor listrik tidak bisa menjawab itu. Subsidi justru menggerus APBN yang bisa dialokasikan untuk program yang lebih mendesak seperti pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Beban biaya Transportasi sudah Memberatkan
Data BPS menunjukkan Biaya transportasi menggerogoti 30-40% pendapatan warga miskin kota. Ini adalah beban utama.
“Kenapa solusi yang ditawarkan (beli motor listrik) tidak menyentuh akar masalah ini,” tambah Djoko.
MTI mengusulkan untuk alihkan subsidi motor menjadi Subsidi Angkutan Umum
“Subsidi angkutan umum adalah kebijakan real yang langsung meringankan beban masyarakat. Setiap penurunan tarif angkutan secara langsung menaikkan alokasi pendapatan yang siap dipakai (disposable income) untuk kebutuhan lain, ” papar Tory Damantoro.
“Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk pengentasan kemiskinan struktural. Biaya transportasi yang dihemat akan langsung bisa dialihkan untuk beli makan, sekolahkan anak, atau berobat. Ini stimulus ekonomi riil yang langsung dirasakan di tingkat akar rumput dan memiliki multiplier effect yang luas. Memotong subsidi angkutan umum adalah langkah mundur yang membunuh budaya penggunaan transportasi umum yang sudah mulai tumbuh,” paparnya.
Sementara itu, Djoko Setijowarno mengaku prihatin. “Pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya.”
Rekomendasi dan Call to Action
- MTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah:
Pertama, hentikan subsidi motor listrik. - Kedua, alihkan alokasi anggarannya menjadi subsidi angkutan umum nasional untuk pembangunan, penyelenggaraan, maupun pengelolaannya.
- Ketiga, jadikan subsidi angkutan umum sebagai program prioritas untuk pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial yang berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto.
MTI siap berdialog dengan pemerintah dan DPR untuk mendorong kebijakan transportasi yang pro-rakyat dan pro pengentasan kemiskinan.