Radio Solopos – Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada September sampai dengan Oktober 2025 wajib melakukan SRK sebelum mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) baik puskesmas, klinik, maupun praktik dokter mandiri.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menegaskan skrining riwayat kesehatan merupakan bagian penting dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“SRK bukan sekadar administrasi, tetapi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat menjaga pola hidup sehat. Harapan kami, Program JKN tidak hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih sehat sejak awal. Budaya promotif dan preventif harus diperkuat dengan kolaborasi peserta, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan,” ujarnya di sela-sela mengecek implementasi Skrining Riwayat Kesehatan (SRK) di Klinik Griya Husada 1 Karanganyar, Rabu (17/9/2025).
Menurut Ghufron, SRK dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Mobile JKN, website BPJS Kesehatan, layanan WhatsApp PANDAWA, atau dibantu petugas di puskesmas, klinik, maupun praktik dokter mandiri.
Baca Juga
Sebagai salah satu manfaat promotif dan preventif JKN, SRK bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Peserta cukup mengisi pertanyaan seputar riwayat penyakit, keluarga, dan gaya hidup, minimal satu kali setiap tahun.
Melalui SRK, peserta akan mendapatkan manfaat berupa layanan yang lebih cepat, pemahaman lebih baik terhadap kondisi kesehatan, serta pencegahan risiko penyakit sejak dini. Sementara bagi fasilitas kesehatan, SRK membantu dalam pemetaan penyakit, menentukan tata laksana medis yang lebih tepat, dan meminimalkan risiko komplikasi.
Sejumlah penyakit dapat terdeteksi sejak dini melalui SRK, di antaranya diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung iskemik, kanker, anemia remaja putri, tuberkulosis, PPOK, hepatitis B & C, hingga talasemia. Pada tahun 2024, lebih dari 45 juta peserta JKN telah melakukan skrining kesehatan, dan hasilnya membantu FKTP melakukan intervensi lebih cepat untuk mencegah komplikasi.
Kepala Klinik Griya Husada 1, dr. Muhammad Hilmi Syafruddin, mengungkapkan selain mendorong peserta untuk melakukan SRK, seluruh karyawan dan staf klinik yang juga merupakan peserta BPJS Kesehatan juga secara rutin melakukan SRK.
”Langkah ini menjadi tolok ukur awal komitmen klinik dalam mendukung kebijakan promotif dan preventif yang dijalankan BPJS Kesehatan. Selain itu, edukasi dan pendampingan juga digencarkan melalui pertemuan kelompok seperti kegiatan Ibu Sehat bagi ibu hamil maupun orang tua dengan anak balita, serta kelompok Prolanis yang fokus pada peserta dengan penyakit kronis,” kata Hilmi.
Klinik Griya Husada 1 juga menjadi salah satu contoh fasilitas kesehatan yang mengedepankan inovasi pelayanan. Klinik ini menghadirkan Pojok Mobile JKN dengan petugas yang kompeten, sehingga peserta dapat dengan mudah mengakses layanan digital JKN termasuk memandu peserta melakukan SRK melalui aplikasi Mobile JKN.
Klinik tersebut juga telah mengembangkan sistem Rekam Medis Elektronik (ERM) yang terintegrasi dengan antrean Mobile JKN. Dengan adanya integrasi ini, alur pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan semakin memudahkan peserta.
”Dengan berbagai inovasi dan komitmen tersebut, Klinik Griya Husada 1 Karanganyar diharapkan tidak hanya menjadi contoh fasilitas kesehatan yang adaptif terhadap kebijakan BPJS Kesehatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya promotif dan preventif di tengah masyarakat,” tambah Hilmi.
Ketua Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar yang turut hadir dalam pemantauan pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan di Klinik Griya Husada 1 Karanganyar menegaskan kegiatan itu merupakan bagian dari kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat sesuai amanat undang-undang.
“Negara harus hadir, bukan hanya menyediakan akses kuratif dan rehabilitatif, tetapi juga promotif dan preventif. Dengan skrining, masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga pencegahan bisa dilakukan lebih optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Timbul menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan implementasi skrining berjalan efektif.
“Skrining ini harus didukung penuh oleh pemda. Pemerintah daerah perlu proaktif mengawal pelaksanaannya, termasuk memastikan ketersediaan tenaga dokter yang dapat mendatangi peserta di lingkungannya. Dengan begitu, dokter bisa melihat langsung bagaimana pola hidup peserta dan faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatannya. Jadi, skrining ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar membangun kesadaran hidup sehat di masyarakat,” tambahnya.
