SolposFM- Dua kubu di dalam Keraton Kasunanan Surakarta melakukan pertemuan. Tidak ada yang bisa disepakati dalam pertemuan tersebut dan akhirnya menemukan titik buntu. Pihak PB XIII menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memediasi agar persoalan bisa diselesaikan.
Seperti yang dilansir detik.com pertemuan internal dilakukan di Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop) TNI AD yang letaknya di timur Keraton Kasunanan Surakarta, pada Selasa (4/4/2017) siang. Tempat tersebut dipilih karena dianggap netral untuk dilakukan pembicaraan.
Kubu Lembaga Dewan Adat diwakili oleh KGPH Puger, sedangkan kubu Pakubuwono (PB) XIII diwakili KGPH Benowo. Dua saudara sekandung dengan PB XIII tersebut berdiri pada pihak yang berseberangan dalam konflik Keraton Surakarta.
Pertemuan selama sekitar 30 menit itu tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Benowo mengatakaan, setelah terjadi perdebatan, tidak ada satupun kesepakatan yang dihasilkan.
“Dia (Puger) tidak bisa mewakili mereka (Lembaga Dewan Adat),” kata Benowo kepada wartawan setelah pertemuan.
Kepada Puger, Benowo mengajukan permintaan agar menyerahkan kunci-kunci pintu keraton kepada kubu PB XIII. Permintaan kunci terkait dengan persiapan peringatan kenaikan tahta raja atau tingalan jumenengan yang akan dilaksanakan 22 April 2017 mendatang.
Selama ini memang semua akses keraton dikuasai kubu Lembaga Dewan Adat, bahkan PB XIII selaku raja dilarang masuk ke keraton bersama pendukungnya.
“Sinuhun (PB XIII) menginginkan tingalan jumenengan secara mandiri. Dia (Dewan Adat) mau membantu boleh, mau sowan boleh, tapi jangan mengunci pintu, mengisolasi Sinuhun,” ujarnya.
Kunci yang diminta, antara lain kunci Dalem Ageng, ruang pusaka dan Kori Kamandungan (gerbang depan). Dalam persiapan tingalan jumenengan, menurutnya, seluruh pusaka, termasuk gamelan harus dicek satu per satu.
Sementara itu, Puger yang mewakili dewan adat, tidak memberikan komentar sedikitpun setelah keluar dari Pusdiktop. Dia langsung berjalan menuju keraton melalui pintu timur di Sasono Kusumowandowo. Saat dihubungi melalui telepon, dia tidak mengangkat.
Atas situasi tersebut selanjutnya mediasi agar acara-acara keraton bisa berlangsung, akan diserahkan kepada pemerintah. “Mediasi selanjutnya akan dilakukan oleh Wali Kota,” ujar GPH Suryo Wicaksono, salah satu pendukung PB XIII.
(Annisa Wendy Pratidina)
